BOGOR,  - Presiden Joko Widodo mengatakan, perkembangan teknologi informasi membuat kebebasan mengemukakan pendapat menjadi lebih seru. "Tersedianya teknologi informasi, khususnya sosial media, memberi kesempatan untuk warga negara menyampaikan aspirasi, membuat pemimpin lebih mudah mendengar rakyat dan interaksi sosial lebih gampang," ujar Jokowi ketika membuka Rapimnas Partai Demokrat 2018 di Sentul International Convention Center (SICC), Sabtu (10/3/2018).

Namun di sisi lain, perkembangan teknologi informasi juga dimanfaatkan untuk melakukan hal yang negatif. Misalnya menyebarkan berita bohong, saling menghujat dan mencemooh di media sosial, saling menyampaikan ujaran kebencian yang berujung pada keresahan masyarakat. Meski diakui bahwa fenomena itu tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi di negara-negara dunia. Sebagai seorang Presiden Republik Indonesia, Jokowi tentu mengalami langsung fenomena sosial itu. "Misalnya, ada berita puluhan tentara RRC masuk (ke Indonesia) lewat Soekarno-Hatta. Setelah kami cek ke kepolisian, enggak ada dan berita itu enggak benar. Kemudian ada pula kasus penyerangan terhadap upama. Isunya di media sosial ada 41 kasus, setelah dicek enggak benar. Yang benar hanya tiga kasus, itu pun sedang dalam penanganan serius kepolisian," papar Jokowi.

Kepala Negara menaruh curiga kabar-kabar bohong tersebut beredar di media sosial bukan karena ketidaktahuan, tapi karena ada yang mendesain. Mencoba membuat keruh suasana. "Rasa-rasanya tidak mungkin berita itu ada karena tidak tahu. Sepertinya itu ya disengaja untuk memperkeruh suasana. Inilah yang harus kita cegah dan kita tindak sesuai hukum yang berlaku," ujar Jokowi. "Dan itu saya tegas sampaikan ke Polri, tindak tegas pelakunya," lanjut dia.

 https://nasional.kompas.com/read/201...an-penyerangan.