Luhut Pandjaitan: Ini Adik Saya, Calon Presiden
Jumat, 09 Maret 2018 – 05:52 WIB




jpnn.com, SURABAYA - Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan rupanya sudah mendengar deklarasi capres yang dilakukan pendahulunya, Rizal Ramli.

Luhut pun menunjukkan dukungan kepada Rizal saat meninjau kegiatan KIR gratis di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Wiyung, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (8/3).

Di hadapan para pejabat yang hadir di acara itu, Luhut memperkenalkan Rizal sebagai capres. Tak hanya itu, dia juga menyebut Rizal sebagai adiknya.

"Ini (Rizal Ramli) saya kenalkan, adik saya, calon presiden," ucap Luhut.

Hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Sejumlah pejabat lokal juga turut hadir.

Awalnya Rizal berjalan agak di belakang saat menyaksikan uji KIR yang digratiskan oleh pemerintah selama satu bulan ini.
Namun, tak lama kemudian dia dipanggil oleh Luhut dan Budi Karya untuk mendampingi mereka. Saat itulah Rizal diperkenalkan.

Rizal ada di Surabaya untuk memenuhi undangan penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa kepada Dato Sri Prof Dr (HC) Tahir di Universitas Airlangga. Rizal kemudian diajak Luhut ikut menyaksikan uji KIR.

"Ini bagus buat demokrasi, demokrasi jadi asik," jawab Rizal saat dimintai tanggapan setelah diperkenalkan Luhut
https://www.jpnn.com/news/luhut-pandjaitan-ini-adik-saya-calon-presiden


Rizal Ramli Mau Jadi Capres? Duh, Berat Bos

Selasa, 06 Maret 2018 – 18:01 WIB







jpnn.com, JAKARTA - Bekas Menko Maritim Rizal Ramli dengan percaya diri mendeklarasikan kesiapannya jadi calon presiden. Namun, ambisi itu sepertinya sulit terwujud.

Demikian dikatakan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (6/3). Menurut dia, ada sejumlah faktor yang membuat peluang Rizal sangat kecil.

"Pertama, secara yuridis dalam konstitusi kita, capres diajukan oleh partai atau gabungan partai politik," ujar Trubus.
Ketergantungan pada partai ini menjadi halangan terbesar Rizal. Pasalnya, dia tidak punya partai dan bukan kader salah satu partai yang sudah berdiri.

Rizal juga selama ini tidak punya kedekatan yang spesial dengan salah satu partai. Belum lagi fakta bahwa sebagian besar partai saat ini sudah menentukan calon presiden yang akan diusung.

"Sehingga dalam prakteknya akan banyak kesulitan," lanjut Trubus.

Faktor lainnya, lanjut Trubus, terkait popularitas Rizal. Meski pernah jadi menteri di dua rezim yang berbeda, nama Rizal Ramli belum cukup populer.

Maenurut Trubus, bekas kepala Bulog itu hanya dikenal oleh kalangan terbatas, terutama kaum intelektual.

"Tetapi tidak pada kaum grassroot, apalagi generasi milenial yang tentu sangat sedikit mengenal sosok dirinya. Secara sosiologis dia tidak punya pendukung yang solid," terangnya.
https://www.jpnn.com/news/rizal-ramli-mau-jadi-capres-duh-berat-bos


KPU: Undang-undang Membuka Ruang Pilpres dengan Calon Tunggal

Reporter: Caesar Akbar Editor: Juli Hantoro
Selasa, 6 Maret 2018 17:35 WIB







Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman di depan ruang rapat pansus, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, 11 Januari 2018. Tempo/Adam Prireza



TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum menuturkan pemilu presiden - wakil presiden atau Pilpres 2019 dengan satu calon dimungkinkan oleh Undang-Undang. 



"Semua kemungkinan bisa terjadi, bisa lebih dari satu pasangan calon, bisa juga terjadi paslon tunggal karena UU sudah membuka ruang itu," ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman di Gedung KPU, Selasa, 6 Maret 2018.


Yang perlu dicatat, kata Arief, hal tersebut memungkinkan lantaran UU yang mengatur dan bukan karena aturan KPU. "Jadi Undang-undangnya, begitu KPU akan jalankan."
[size={defaultattr}]
Apabila nantinya pemilu presiden dengan pasangan calon tunggal itu terjadi, Arief mengatakan tidak akan ada perpanjangan masa pendaftaran. "Kalau memang terjadi, akan jalan terus sampai dengan pelaksanaan pemilu selesai," kata Arief.

Kendati demikian, menurut Arief, untuk maju menjadi calon tunggal tidak lah mudah. Ada prasyarat yang perlu dicapai untuk bisa berlaga sebagai peserta tunggal.[/size]

Komisioner KPU Hasyim Asyari menjelaskan lebih jauh mengenai landasan terjadinya pemilu dengan paslon tunggal. Dia menuturkan hal itu bermula pada Pasal 222 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa partai politik yang dapat mencalonkan Capres-Cawapres hanya merupakan Parpol peserta pemilu sebelumnya. Artinya, partai-partai baru tak bisa mengajukan calon.

Syarat selanjutnya untuk mendaftarkan Capres-Cawapres dalam pemilu 2019, Parpol tersebut harus memenuhi syarat di antaranya perolehan suara sah dan jumlah kursi di parlemen berdasarkan pemilu sebelumnya.

Menurut Hasyim dengan tidak dikabulkannya materi terhadap ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) oleh Mahkamah Konstitusi, maka aturan mengenai ambang batas pencalonan presiden masih berlaku.

Baca juga: Tak Ingin Ada Calon Tunggal, PAN Isyaratkan Berpaling dari Jokowi

Memang, undang-undang tidak memperbolehkan fenomena borong partai, alias seluruh partai hanya mendaftarkan satu calon dalam Pilpres. Begitu pula saat satu calon didukung beberapa partai dan masih menyisakan sejumlah parpol, namun parpol-parpol yang tersisa itu apabila suaranya digabungkan masih belum memenuhi syarat batas treshold, maka tetap tidak boleh.

"Artinya Undang-Undang ini di bagian awal tidak boleh pasangan tunggal, tapi kalau kemudian sampai batas waktu yang ditentukan yang daftar cuma itu, Undang-Undang mengatakan Pilpres jalan terus," kata Hasyim.
[size={defaultattr}]https://nasional.tempo.co/read/1067178/kpu-undang-undang-membuka-ruang-pilpres-dengan-calon-tunggal[/size]


Jumat 02 Maret 2018, 10:52 WIB
Golkar Mentahkan Isu Jokowi Capres Tunggal
Tsarina Maharani - detikNews






Jakarta - Partai Gerindra menuding pemerintah menginginkan Pilpres 2019 diikuti calon tunggal. Golkar pun menyebut ketakutan Gerindra itu tak beralasan. 

"Sekarang tugas partai politik adalah bagaimana melaksanakan UU tersebut," kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat (2/3/2018).

Partai Gerindra disarankan lebih baik fokus membangun koalisi dengan parpol lain jika ingin memajukan capres. Menurut Ace, saat ini peluang tersebut masih terbuka.

"Yakinkan dong partai lain untuk memenuhi ambang batas seperti yang dipersyaratkan UU tersebut," ujar anggota Komisi II DPR itu.

"Saya kira masih sangat mungkin dan terbuka lebar untuk mencari koalisi dukungan dalam capres 2019 nanti," imbuh Ace. 

Sebelumnya diberitakan, Gerindra mencurigai adanya keinginan partai pendukung pemerintah mewujudkan calon tunggal pada Pilpres 2019, yakni hanya Joko Widodo (Jokowi). Caranya melalui aturan ambang batas capres atau presidential threshold sebesar 20-25 persen di UU Pemilu.

"Kami sebenarnya sudah mendeteksi, mengendus, sejak awal sejak pembentukan UU Pemilu itu dari partai pendukung pemerintah, bahkan draf dari pemerintah itu dimungkinkan untuk adanya calon tunggal. Itu kami tentang, seharusnya tidak boleh ada calon tunggal," kata Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria, Kamis (1/3).

"Pada akhirnya dimungkinkan adanya calon tunggal, pasalnya ada jadi melawan kotak kosong. Itu yang kami deteksi dan Fraksi Gerindra keberatan," imbuhnya.

Diketahui, hingga saat ini masih ada lima parpol yang belum secara resmi menyatakan dukungan di Pilpres 2019. Selain Gerindra, masih ada PAN, PKS, PKB, dan Partai Demokrat. 
https://news.detik.com/berita/3894175/golkar-mentahkan-isu-jokowi-capres-tunggal

--------------------------

Ledekan Luhut itu cuman isyarat politik aja ...bahwa dia dan ormas parpol GOLKAR tempat dia dulu dibesarkan, sebenarnya tak setuju bila adanya calon  tunggal untuk Pilpres 2019. 

Emang di negeri ini hanya seorang lelaki saja yang bisa jadi pemimpin Republik?