DISKRESI Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno ke pedagang kaki lima (PKL) Melawai, Jakarta Selatan, berjualan di trotoar menuai kecemburuan pedagang lainnya.

Keputusan sepihak Sandiaga itu lagi-lagi dinilai tidak adil dalam menata PKL di Jakarta. Pedagang lokasi binaan (Lokbin) Taman Kota Intan, di Jalan Cengkeh, Jakarta Barat mempertanyakan keputusan itu.

"Kenapa (diskresi) berjualan di trotoar hanya diberikan pada PKL Melawai? Kami yang janjinya mau ditata, dibuang (dibiarkan) begitu saja," kata Cindy, 41, pedagang Lokbin Taman Kota Intan saat ditemui, Jum'at (2/3)

Sandiaga pada Desember 2017 pernah meninjau PKL di Taman Kota Intan dan berjanji akan menata kembali agar PKL di sana ramai pembeli.

"Kemarin PKL Tanah Abang disuruh jualan di jalan, sekarang ada lagi dibolehkan jualan di trotoar. Kalau begitu kami juga mau kembali ke trotoar," ucapnya dengan nada gemas.

Sebelum direlokasi ke Lokbin Taman Kota Intan Oktober 2017, PKL itu merupakan pedagang yang biasa memenuhi sepanjanh Jalan Kunir dan Lorong Virgin Kota Tua.

Sejak dipindah, praktis omset yang didapatkan menurun drastis. Bahkan ia mengaku sejak dipindah sampai sekarang justru rugi Rp20 juta untuk menutup modal berdagang.

"Sehari cuma dapat Rp10 ribu sampai Rp30 ribu. Modal saja sudah Rp200 ribu per tiga hari belanja. Belum biaya sewa Rp120 ribu per bulan," tambah pedagang minuman dan mi instan itu.

Hal yang sama dikatakan Yanti, pedagang nasi lengko. Ia menyebut, dalam sehari ia hanya dapat satu pembeli saja. Sementara modal yang harus dikeluarkan setiap hari mencapai Rp300 ribu.

"Saya cuma dapat pemasukan Rp20 ribu. Sekarang kami dibiarkan saja seperti ini, kok PKL yang lain diperhatikan," tukas Yanti.

Tak hanya itu, Pemprov DKI kata Yanti, juga tidak tegas menindak PKL liar yang masih berjualan di sepanjang trotoar Jalan Kunir Kota Tua di atas jam 18.00 WIB. Hal itulah yang membuat pedagang di Taman Kota Intan sepi pembeli.

Jarak lokasi Taman Kota Intan ke Museum Fatahillah sebagai pusat keramaian Kota Tua cukup jauh, sekitar 200 meter. Pengunjung lebih memilih membeli di Jalan Kunir yang lebih dekat dengan Museum Fatahillah.

"Jadi enggak ada lagi pengujung yang datang ke sini. Pengujung pasti memilih makan dan belanja di sana. Karena jaraknya jauh lebih dekat. Ini kalau mau menata yang adil," ucap dia.

Pantauan Media Indonesia, hanya tersisa 25 pedagang makanan dan asesoris yang bertahan dari sekitar 400 lebih pedagang yang biasa terdaftar di lokbin itu. Sebagian besar pedagang rugi dan memilih berdagang di luar lokbin

Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) Jakarta Barat Nuraini Silviana menilai, kerugian yang dialami oleh pedagang di Lokbin Wisata Kuliner Taman Kota bukan disebabkan karena keberadaan PKL liar di Kota Tua. Ia menuding para pedagang tidak kreatif.

Kemudian maraknya PKL di destinasi wisata itu karena tidak ada yang menertibkan PKL liar di lokasi tersebut. Khususnya pada malam hari.

"Kami sudah koordinasi sama Satpol PP terkait hal itu. Cuma ya bagaimana bukan wewenang saya menertibkan. Tugas Satpol PP dong. Komitmen enggak?" tutur Silvi.

Terkait dengan keputusan wagub melegalkan PKL Melawai berjualan di trotoar, pihaknya tidak masalah dengan hal tersebut. Dan jika itu terjadi di Jakarta Barat, pihaknya akan memberikan lokasi yang tepat. Di antaranya trotoar yang mempunyai ukuran yang luas. Minimal lebih dari empat meter.

Kasatpol PP Jakarta Barat Tamo Sijabat menepis hal tersebut. Dia mengatakan penjagaan selalu dilakukan. Setiap harinya sebanyak 30 personel diterjunkan setiap harinya.

Terkait hal ini, pihaknya akan memastikan kebenarannya. Dan jika terbukti masih adanya PKL, pihaknya akan mengusir pedagang tersebut.

"Penjagaan kami lakukan dari pukul 14.00 hingga 22.00 WIB. Itu setiap hari kami lakukan. Jika masih ada PKL, mungkin terjadi di atas jam jaga," kilah Tamo. (OL-4)

http://www.mediaindonesia.com/news/r...uga/2018-03-02