REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekelompok orang pendukung Presiden Joko Widodo membentuk organisasi Relawan Nasional 212 Jokowi Presiden Republik Indonesia (Renas 212 JPRI). Organisasi tersebut dibentuk untuk mendukung pencalonan kembali Jokowi sebagai Presiden RI periode 2019-2024.


'Organisasi ini akan segera dideklarasikan bulan Maret ini," ujar Koordinator Nasional Renas 212 JPRI, Nasir, melalui keterangan tertulis yang dilansir Antara di Jakarta, Kamis (1/3).

Nasir mengatakan pembentukan organisasi Renas 212 JPRI untuk mendukung pencalonan kembali Presiden Joko Widodo sebagai calon Presiden periode 2019-2024 di Pemilu Presiden 2019. Pihaknya akan segera berkordinasi dengan Kepala Kantor Staf Kepresidenan soal rencana pembentukan organisasi ini.

Dia mengatakan jumlah anggota Renas 212 JPRI akan mencapai lima juta relawan inti yang tersebar di 34 provinsi. Jumlah relawan tersebut, menurut Nasir, cukup untuk memenangkan Jokowi sebagai Presiden RI untuk periode kedua pada Pilpres 2019.

Lebih jauh, dia mengungkapkan pembentukan organisasi Renas 212 JPRI juga untuk mengimbangi soal isu-isu kedekatan Jokowi dengan umat Islam, ulama dan umaroh. "Renas 212 JPRI hadir untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa umat Islam masih dan tetap ingin dipimpin Presiden Jokowi," jelas Nasir.

Nasir menekankan sebagai pemimpin negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia, komitmen ke-Islaman Jokowi tak perlu diragukan lagi. Contohnya komitmen Jokowi dalam menyelesaikan dan memfasilitasi perdamaian di Afghanistan. Di tengah ancaman hujan peluru pasca-teror bom di kota Kabul, katanya, Presiden Jokowi tetap datang sesuai jadwal tanpa rompi antipeluru.

Selain itu, Jokowi dinilainya juga berkomitmen dan proaktif dalam menyelesaikan konflik Rakhine Myanmar. Hal tersebut membuat Indonesia mendapatkan apresiasi dari PBB dengan ditunjuknya Indonesia menjadi negosiator PBB di Myanmar.'

"Di dalam negeri, Pak Jokowi juga memberi perhatian besar bagi keberlangsungan pesantren dan sekolah diniyah. Jokowi juga dekat dengan kalangan ulama baik di Jawa maupun luar Jawa,' katanya. 'Sehingga, jika ada isu bahwa Jokowi anti umat Islam, maka itu adalah isu politik murahan untuk kepentingan politiknya sendiri.'