Kamis, 1 Maret 2018 15:17

WARTA KOTA, KRAMAT JATI-Keputusan diskresi pada penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahudin Uno kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dinilai sejumlah pihak sebagai bentuk pengistimewaan.

Kebijakan itu dinilai subyektif dan sebagai politik balas budi karena kemenangan Sandi dalam Pilkada DKI Jakarta berasal dari posko pemenangan Melawai.
Hal tersebut disampaikan Iman (40), warga Gudang Air, Ciracas, Jakarta Timur. Ia menganggap keputusan Sandi tersebut meski dianggap lumrah, sangat tidak mendidik.

"Ya karena kan posko pemenangannya ada di sana dulu, jadi ya pasti begitu (istimewa). Istilahnya balas budi lah, karena kan sudah didukung, apalagi sampe menang lagi," ungkapnya.

Sebagai warga Jakarta, Iman mengingatkan agar pasangan Anies-Sandi tidak kembali melahirkan kebijakan subyekif. Apalagi tanpa melibatkan sejumlah pihak terkait dalam pengambilan keputusan.

"Ya paling parah orang bisa salah kaprah, kalau di sini boleh, nanti yang lain jadi ikutan. Nah, nanti kalau udah berantakan siapa yang harus benerin, memang nggak bener kalau mimpin cuma pakai perasaan, tapi nggak pakai logika," tuturnya.

http://wartakota.tribunnews.com/2018...ang-di-trotoar

Sandiaga Pakai Hak Diskresi agar PKL Bisa Berjualan di Trotoar Melawai

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengakui pedagang kaki lima ( PKL) yang berjualan di atas trotoar Melawai, Jakarta Selatan, melanggar peraturan daerah. Namun, dirinya akan menggunakan hak diskresi untuk tetap memperbolehkan para PKL tersebut berjualan. "Ada diskresi yang harus kami buat karena ini ada 75 lapangan kerja, (jika) dikali dua, paling tidak ada 150 lapangan kerja yang kami ingin selamatkan di sini," kata Sandiaga, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/2/2018). Meski demikian, ia tetap meminta para PKL berjualan tidak sampai mengganggu hak pejalan kaki.

https://megapolitan.kompas.com/read/2018/02/28/21171031/sandiaga-pakai-hak-diskresi-agar-pkl-bisa-berjualan-di-trotoar-melawai.


DPRD DKI Kritik Keputusan Sandi Tampung PKL di Trotoar Melawai
Kamis, 1 Maret 2018 — 16:38 WIB

JAKARTA – Keputusan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno untuk menampung pedagang kaki lima (PKL) di trotoar Melawai, Jakarta Selatan, menuai kritik dari DPRD. Pasalnya, kawasan yang bersebelahan dengan Blok M itu layak dijadikan proyek percontohan transit oriented development (TOD) jika pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) sudah rampung.

Salah satu kritik dilontarkan anggota DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto. “Diskresi penampungan PKL di trotoar Jl Raya Melawai berpotensi blunder ketika suatu saat pemprov akan mengambil alih kembali untuk mendukung TOD,” ujar Wahyu di Jakarta, Kamis (1/3/2018).

“Sayang sekali kalau kawasan yang berpotensi untuk didorong menjadi percontohan TOD, malah digunakan untuk penampungan PKL. Itu sama saja bikin semrawut sendiri,” sambungnya.

Keberadaan TOD, kata Wahyu, membutuhkan kemudahan akses bagi pejalan kaki. “Saya sangat menyesalkan jika kawasan itu penuh PKL yang berpotensi menimbulkan kesemrawutan,” ujar Wahyu sambil mencontohkan penataan pedagang kelontong di Tokyo yang jauh lebih tertib dibanding Jakarta.

“Di sana, pedagang kelontong yang identik dengan PKL di sini, disediakan fasilitas berdagang di setiap blok. Pedagang kecil tetap dibantu oleh pemda setempat melalui koperasi sehingga tidak terjadi monopoli pihak tertentu,” paparnya.

Wahyu menyarankan Sandiaga dan instansi terkait belajar penataan pedagang di Tokyo. “PKL di Tokyo diatur sedemikian rupa agar tidak bersinggungan dengan pertokoan atau kantor resmi lain. Pengaturan juga dimaksudkan agar pejalan kaki tidak terganggu,” harap Wahyu.

Jadi, sebaiknya Sandiaga meninjau kembali kebijakan soal PKL di Melawai. Menurutnya, eksekuti jangan sampai mengulangi kesalahan dari penataan PKL Tanah Abang yang sangat merugikan masyarakat luas karena Jalan Raya Jatibaru ditutup untuk menampung PKL. “Nyatanya meski ratusan PKL sudah ditampung di jalanan, tapi trotoarnya juga masih semrawut karena pedagang dari luar ikut nimbrung,” katanya.

Wahyu juga mempertanyakan keberadaan PKL yang mengokupasi Jalan Asia Afrika, Senayan, yang hingga kini terkesan dibiarkan sehingga jumlah mereka setiap hari cenderung bertambah. Padahal, keberadaan mereka jelas merugikan pejalan kaki dan pengguna lalulintas.

“Apa kondisi seperti ini mau dibiarkan berlarut-larut? Apa ini ada diskresinya?” sindir Wahyu. (joko/yp)