Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya (PMJ) memeriksa mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Depok.

Pemeriksaan terkait  dugaan korupsi penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) reklamasi pulau Teluk Jakarta itu dilakukan pada awal Februari 2018 lalu.

“Kami sudah mintai keterangan pihak Ahok sekitar awal Februari lalu di Mako Brimob. Sebanyak 20 pertanyakan kami lontarkan,” kata Kombes Adi Deriyan, Dirreskrimsus PMJ, di Mapolda Metro Jaya, Kebayoranbaru, Jakarta Selatan, Senin (26/2/2018).

Penyidik mencecar Ahok pertanyaan-pertanyaan terkait kebijakan penetapan NJOP proyek reklamasi tersebut.

Ahok diperiksa dengan status saksi lantaran dirinya masih menjabat gubernur ketika proses penetapan NJOP pulau reklamasi. 

“Pemeriksaan hanya kami lakukan sekali. Pak Ahok telah menyampaikan soal proses pembangunan reklamasi sesuai dengan dokumen-dokumen yang sudah diperoleh penyidik,” kata Adi.

Hingga kini penyidik telah memeriksa sebanyak 42 saksi terkait kasus tersebut.

Puluhan saksi tersebut terdiri dari pejabat daerah seperti Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI, Edi Sumantri, hingga pejabat kementerian.

NJOP di pulau reklamasi C dan D hanya ditetapkan Rp 3,1 juta per meter persegi oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta sebesar Rp

Padahal seharusnya  NJOP di pulau reklamasi C dan D bisa mencapai antara Rp 25 juta-Rp 30 juta.

 Akibat penetapan NJOP itu pengembang Pulau C dan D, PT Kapuk Naga Indah, bisa mendapatkan HGB setelah menyetor nilai NJOP sebesar Rp 400 milliar.

Makanya polisi kini mendalami adanya dugaan korupsi dan sudah dalam tahap penyidikan.

http://wartakota.tribunnews.com/2018...ulau-reklamasi