SERUJAMBI.COM - Onan Hiroshi, komikus Jepang, mendadak menjadi buah bibir masyarakat Indonesia. Itu setelah ia memublikasikan komik stripnya yang menyindir proyek kereta cepat Jakarta-Bandung era Presiden Joko Widodo.
Dalam komik strip yang diunggahnya ke Facebook dan Twitter, Jumat (23/2/2018), Onan bahkan menggambarkan Jokowi sebagai "pengemis" kereta listrik kepada Jepang, setelah sempat mengkhianati mereka.
BACA JUGA: Aduh! Ditabrak Pelajar, Wali Kota Risma Nyaris Pingsan
"Pengemis kereta berkecepatan tinggi," demikian Hiroshi memberi judul dalam aksara Jepang untuk dua panel komik strip buatannya, dilansir Suara.com (media partner Serujambi.com).
Pada panel pertama, Hiroshi menggambarkan pemerintah Indonesia bersepakat dengan Jepang untuk merencanakan pembangunan kereta cepat.
Para pekerja ahli Jepang pun digambarkan bekerja keras memformat rencana tersebut, termasuk mencari data detail pembangunan proyek.
Strip selanjutnya dalam panel pertama komik itu lantas menggambarkan pemerintah Jepang sukses membuat studi dan pengumpulan data penting proyek, dan diserahkan kepada Indonesia.
Namun, setelah data itu diberikan kepada Indonesia, pembangunan proyek justru diserahkan kepada pemerintah Tiongkok.
Wakil Jepang pun digambarkan menangis karena sedih, dalam komik tersebut. Sebab, Indonesia memilih Tiongkok menjadi pengembang proyek itu karena menawarkan harga murah untuk pembangunan.
Panel kedua komik strip itu, Hiroshi menggambarkan situasi setelah 2 tahun kesepakatan Indonesia-Tiongkok membangun kereta cepat Jakarta-Bandung.
Pada gambar utama yang memakan dua panel, tampak Presiden Gtiongkok Xi Jingping menyilangkan tangan tanda belum bisa menyelesaikan proyek tersebut.
Sementara Jokowi digambarkan memegang kepala sembari membayangkan kereta cepat dan Pilpres 2019.
Pada panel selanjutnya, Hiroshi menggambarkan Jokowi kembali mendatangi Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.
Dengan tubuh membungkuk setengah bersimbuh, tangan Jokowi memegang PM Abe untuk memohon agar Jepang mau mengambil alih proyek kereta cepat dari Tiongkok.
Tapi, pada panel itu juga, PM Abe digambarkan diam seribu bahasa, tak mau meladeni permohonan Jokowi.
Sementara di samping PM Abe, terdapat tiga warga Jepang yang marah melempari Jokowi memakai batu. Ketiga orang itu juga digambarkan mengejek Jokowi sebagai pengemis.
Hingga berita ini diunggah, Sabtu (24/2) siang, komik strip Hiroshi melalui akun Facebooknya sudah disebar ulang oleh 5.247 warganet dan dikomentari 1.063 orang.
Sedangkan di akun Twitter miliknya, komik strip itu juga telah disebar ulang oleh 1.500 orang dan disukai 1.100 warganet.

Tiongkok Menggunting dalam Lipatan
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebenarnya dimulai pada tahun 2008, ketika Indonesia masih dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Kala itu, pemerintah bekerja sama dengan Jalan Internastional Corporation Agency (JICA) untuk melakukan studi kelayakan mengenai rencana membangun rel kereta sepanjang 700 kilometer dari Jakarta ke Bandung.
JICA yang terlatih dalam pembangunan megaproyek transportasi setuju, dan menurunkan tenaga-tenaga ahlinya melakukan studi lapangan.
Melalui studi itu, JICA mengusulkan kepada pemerintah bahwa ada rute alternatif yang lebih pendek guna memangkas waktu tempuh Jakarta-Bandung.
Menurut JICA, rute kereta itu akan lebih cepat kalau dibagun rangkaian rel Jakarta-Surabaya melalui Cirebon, yakni 207,3 km.
JICA juga mengajukan alternatif lain, yakni rangkaian rel Jakarta-Bandung-Cirebon sepanjang 256 km. Dengan demikian, jarak Jakarta-Bandung dalam usulan ini hanya 144,6 km.
Untuk membiayai seluruh proyek, JICA menaksir pemerintah Indonesia harus mengeluarkan 2,1 triliun Yen atau setara Rp245 triliun. Namun, pemerintah menilai harga itu terlampau mahal.

Setelah SBY turun dan digantikan Presiden Jokowi, proyek itu tampaknya kembali mendapat prioritas. Namun, Jokowi justru tak lagi melibatkan JICA.
Dalam momen pertemuan ke-22 Konferensi Tingkat Tinggi APEC di Beijing, 11 November 2014, Indonesia yang diwakili PT Resteel Industri justru meneken nota kesepahaman dengan China Railway Construction Corporation Limited.
Dalam kesepakatan itu, kedua belah pihak akan membangun rangkaian rel kereta Jakarta-Surabaya sepanjang 800 km.
Kesepakatan itu menjadi resmi pada Maret 2015, ketika Jokowi mengunjungi Presiden Tiongkok Xi Jinping. Dalam momen itu, Menteri BUMN Rini Soemarno menandatangi kesepakatan pembangunan rel kereta itu dengan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi Cina.(esa/suara)
Sumber: Serujambi.com
https://kumparan.com/seru-jambi-online/gempar-komikus-jepang-gambarkan-presiden-jokowi-sebagai-pengemis

TUMBEN ADA ORG JEPANG YG bodoh KAGA UPDATE?
JOKOWI NGEMIS? LAH YG REBUTAN PROYEK KAN JEPANG & CHINA..
JOKOWI KAGA MAU HAMBURIN DANA APBN BUAT PROYEK YG KURANG STRATEGIS MAKANYA HARUS KERJASAMA BISNIS B2B ANTARA PERUSAHAAN..

KOMIKUS NGELUH STUDI PROYEK JEPANG DI KASIH KE CHINA?
ITU KAN ERANYA SBY PAS MINTA PINJAMAN KE JICA JEPANG?
GANTI PRESIDEN YA GANTI KEBIJAKAN!


Tidak Sesuai Regulasi, Investor Jepang Mundur dari Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Jakarta – Investor Jepang, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta secara resmi mengundurkan diri dari proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menyatakan, meskipun demikian, Pemerintah Jepang dan Pemerintah Republik Indonesia (RI) intensif menjajaki kerja sama pembangunan proyek infrastruktur lainnya.

“Swasta Jepang tidak dapat terlibat dalam skema kerja sama bisnis (business to business) proyek kereta cepat, karena tidak sesuai dengan model bisnis dan regulasi pemerintah Jepang,” kata Sofyan seperti dilansir laman resmi Sekretariat Kabinet, Rabu (30/9).

Presiden Joko Widodo mengutus Sofyan menemui pejabat pemerintah Jepang untuk menyampaikan keputusan pemerintah terkait rencana pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung.

Sofyan menjelaskan, bisnis model dan undang-undang Jepang tidak memungkinkan bantuan atau kredit konsesi diberikan kepada perusahaan Jepang.

Rencana kerja sama Jepang dalam proyek ini awalnya menggunakan skema bantuan antarpemerintah, dengan syarat adanya jaminan dari anggaran pemerintah Indonesia.

Setelah Jepang melalui JICA pada era Presiden SBY menuntaskan studi kelayakan tahap pertama proyek kereta cepat, Pemerintah Tiongkok juga menyampaikan minatnya mengerjakan proyek kereta api cepat itu.

Menurut hasil studi Jepang biaya pembangunan proyek kereta cepat sekitar US$ 6,2 miliar, sedangkan Tiongkok US$ 5,5 miliar.

Pemerintah RI akhirnya memutuskan menolak proposal kedua negara itu dengan tiga alasan prinsip, yaitu proyek tersebut akan bersifat business to business (B to B), tidak membebani APBN, dan tidak ada jaminan pemerintah.

“Kita tidak ingin beri beban pada APBN. Jadi, sudah saya putuskan bahwa kereta cepat itu tidak gunakan APBN. Tidak ada penjaminan dari pemerintah. Oleh sebab itu, saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan yang namanya B to B, bisnis,” kata Presiden Jokowi saat mengunjungi warga di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Kamis (3/9) lalu.

Sikap resmi Pemerintah RI itu telah disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada Pemerintah Jepang dalam pertemuannya dengan Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga di Tokyo, Senin (28/9) lalu.

Sulit Dijalankan

Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengakui terdapat pandangan dari berbagai ahli dan juga lembaga keuangan bahwa mega proyek berbiaya tinggi ini sulit dijalankan dengan skema business to business, melainkan perlu menggunakan jaminan pemerintah.

Namun, ia mengingatkan, anggaran pemerintah Indonesia hanya akan digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur strategis dan sesuai dengan program dan proyek priroitas pembangunan. “Misalnya, anggaran dari APBN akan lebih akan dioptimalkan untuk pembangunan infrastruktur di luar Jawa, dan sejumlah kawasan terdepan,” ujarnya.

Sofyan menegaskan, dalam pertemuannya dengan Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga itu, pihaknya juga menyampaikan sikap Pemerinrah RI yang tetap terbuka kerja sama dengan Jepang dalam proyek-proyek infrastruktur lain. Misalnya, pembangunan infrastruktur pengganti pelabuhan di Cilamaya, Jawa Barat.
http://www.beritasatu.com/ekonomi/310940-tidak-sesuai-regulasi-investor-jepang-mundur-dari-proyek-kereta-cepat-jakartabandung.html