Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Soesatyo mengatakan pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan industri pertahanan swasta nasional. Salah satunya, dengan mendorong swasta agar bisa memproduksi peralatan pertahanan bagi TNI-Polri.

Menurutnya, hal ini sesuai dengan keinginan pemerintah memprioritaskan pengadaan alutsista bagi TNI dan Polri kepada industri dalam negeri, baik swasta ataupun BUMN. Tujuannya, untuk mengurangi impor alutsista.

Tentu saja ini sangatlah penting. Apalagi Kementerian Pertahanan telah mempersiapkan pembentukan holding BUMN cluster National Defence and Hightech Industries (NDHI). Pembentukan Holding BUMN itu guna menunjang kemandirian industri pertahanan dalam negeri.
Dalam rapat kerja yang digelar di Ballroom Hotel Inaya Putri, Bali, Jumat lalu. Acara tersebut dihadiri perwakilan pemerintah lainnya diantaranya Kementerian BUMN, TNI, Polri dan Para Dirut BUMN yang tergabung dalam cluster NDHI dan lainnya.

Menhan Ryamizard memandang sangatlah relavan dan tepat bila ada upaya pemerintah untuk mewujudkan visi kemandirian industry pertahanan nasional yang berstandar internasional, maju dan berkualitas serta modern yang memiliki daya saing. Ini tentunya sangat berkaitan dengan statement dari Ketua DPR Bamsoet.

"Intinya DPR mendorong perkumpulan ini bisa bergerak maju dan menguasai peralatan pertahanan yang dibutuhkan Polri dan TNI," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin lalu.

Meski demikian, dia mengaku belum mengetahui jumlah anggaran yang disediakan negara untuk meningkatkan dan memperbarui alutsista. "Untuk TNI saya dengar mencapai Rp 100 Triliun. Saya kurang tahu untuk Polri, tapi kira-kira di atas 70 triliun untuk Polri," ujarnya.

Dewan Penasehat Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas), Connie Bakrie mengatakan, komitmen DPR menjadi angin segar bagi industri pertahanan swasta. Sebab, pengadaan alutsista Polri dan TNI saat ini, tidak berpihak kepada industri pertahanan swasta.

Tentu saja ini yang sangat kita harapkan. Apalagi bila peningkatan alutsista nasional tersebut bisa memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan alutsista nasional.

Menurutnya, pemerintah perlu mengubah beberapa aturan dalam UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Pasalnya Pasal 11 UU dianggap menyusahkan peran industri swasta.

"Pasal 11 yang menyatakan yang menjadi integrator hanya BUMN. Padahal pelaku industri swasta sudah banyak tetapi tidak diberikan ruang untuk maju," tegas dia.

Salah satu yang diperlukan untuk meningkatkan industri swasta yakni soal Pinjaman Dalam Negeri (PDN). Connie berujar industri pertahanan swasta nasional selalu menemui kesulitan ketika mengajukan pinjaman.

"Tapi yang penting masalah PDN, tentang alokasi pinjaman dalam negeri. Bagaimana kami menuntut perlakuan negara tentang legislasi kebijakan anggaran PDN. PDN itu sekarang anggaran penyerapannya buruk, tapi itu bisa jadi baik, jika industri swasta bisa menyerap dan dialokasikan dalam jangka lima tahun," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Harian Pinhantanas, Meyjen (Purn) Jan Pieterk menambahkan, pemerintah sebetulnya tidak perlu ragu dengan kemampuan produksi dari industri pertahanan swasta. Industri pertahanan swasta, lanjut Jan, sudah mampu membuat produk seperti pesawat tanpa awak hingga bom.

"Sesungguhnya kita punya kemampuan yang harus kita gunakan supaya devisa negara bisa mengalir ke dalam negeri. Dalam arti penyerapan tenaga kerja dan kebutuhan TNI-Polri hasil karya anak bangsa. Kita bisa buat kapal dan bom. Di samping itu kita sudah buat pesawat tanpa awak. Ini kalau kita bisa beli sendiri, maka lambat lain industri kita berkembang," tandasnya.

SUMBERNYA : https://www.merdeka.com/uang/dpr-dor...tni-polri.html