TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Sejak penghujung tahun 2017 lalu, terhitung sudah ada 7 pejabat daerah yang terjerat kasus korupsi.
Para kepala daerah itu ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.
Bahkan beberapa ada yang langsung dijadikan tersangka tanpa dilakukan penggeledahan.
Dari beberapa kasus tersebut, yang paling heboh yakni menjerat Gubernur Jambi Zumi Zola.
Berikut ini 7 kasus korupsi yang menjerat kepala daerah sejak Agustus 2017 hingga 14 Februari 2018.
Baca: Perjalanan Kevin Aprilio di Indonesian Idol, Suaranya Bikin BCL Jatuh Cinta Hingga Pernah Juara Azan

1. Wali Kota Tegal, Siti Masitha Soeparno
Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno dalam operasi tangkap tangan (OTT), Selasa (29/8/2017) pukul 17.50.
Operasi tangkap tangan itu berlangsung di rumah dinas wali kota, kompleks Balai Kota, Jalan Ki Gede Sebayu, Kota Tegal.
Seorang petugas Satpol PP Kota Tegal Mufid mengatakan, Masitha dibawa ke mobil usai memberikan pemaparan dan evaluasi pembangunan Kota Tegal di Gedung Adipura di Kompleks Pendopo Kota Tegal.
"Saat pemaparan, ada orang yang mengatakan dari petugas KPKmau menerobos masuk ke dalam ruangan. Saat itu, yang jaga saya," kata Mufid.
Ia pun melarang mereka untuk masuk dengan alasan wali kota sedang melakukan pemaparan.
"Kemudian mereka mengatakan, akan mendobrak pintu. Mereka juga ngomong itu tugas negara," imbuhnya.

2. Wali Kota Batu, Edi Setyawan
Eddy Rumpoko bersama anak buahnya, Edi Setyawan, dan Direktur PT Dailbana Prima Filipus Djap, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Sabtu (16/9/2017).
Eddy diduga menerima suap dari Filipus Djap sebesar Rp 500 juta. Sebanyak Rp 300 dari suap itu digunakan Eddy untuk melunasi mobil Alphard miliknya.
Suap itu terkait dengan proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu tahun anggaran 2017 senilai Rp 5,26 miliar, yang dimenangkan PT Dailbana Prima.
Atas tindakannya, Filipus sebagai pemberi diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Eddy Rumpoko dan Eddi Setiawan sebagai penerima diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

3. Bupati Kutai Kertanegara, Rita Widyasari
Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (26/9/2017).
Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya KPK telah melakukan penggeledahan dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi.
"Hari ini tidak ada OTT tapi penggeledahan," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III di Gedung DPR, Senayan, Selasa (26/9/2017) petang.
Hal ini disampaikan Agus Rahardjo saat menjawab pertanyaan pimpinan RDP, Benny K Harman.
Menurut Agus, tim KPK hari ini melakukan penggeledahan di beberapa tempat di Kabupaten Kukar, di antaranya kantor bupati.
"Saya jelaskan saja, bahwa Ibu Rita itu ditetapkan sebagai Tersangka betul, tapi bukan OTT," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.
Baca: Tenggak Obat Batuk Dioplos Miras, Remaja 15 Tahun Aniaya 3 Bocah Sampai Telinganya Sobek

4. Bupati Nganjuk, Taufiqurahman
Dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Bupati Nganjuk Taufiqurahman, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang tersangka.
Dalam kasus ini, Taufiqurahman diduga mengumpulkan duit suap terkait mutasi, pengangkatan, perekrutan, dan promosi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Sebagai barang bukti, KPK menyita duit Rp 298 juta yang dibungkus dalam dua tas ransel hitam.
"Setelah melakukan pemeriksaan 1 x 24 jam, dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantornya, Kamis (26/10/2017).
Baca: BERITA POPULER - Berawal dari Cicilan Mobil, Effendi Tega Bunuh Istri dan 2 Anak Tirinya

5. Gubernur Jambi, Zumi Zola
Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menyatakan penggeledahan yang dilakukan di Rumah Dinas Gubernur Jambi Zumi Zola terkait dengan adanya tersangka baru dalam kasus suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.
Menurut Saut, jika sudah sampai pada tahap penggeledahan, maka status kasus yang ditangani sudah ditahap penyidikan.
Jika sudah ditahap penyidikan artinya sudah ada tersangka dalam kasus tersebut.
"Kalau sudah sampai geledah sudah di tahap apa, (penyidikan) ya sudah kamu jawab itu," kata Saut, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (31/1/2018).
Saut belum mau menjawab siapa tersangka baru dalam kasus ini, apakah berasal dari unsur swasta, DPRD atau pemerintahan.
"Hasil resminya segera kita umumkan beberapa hari ke depan, sabar, kan ada SOP," ujar Saut.
Baca: Kevin Tereliminasi di Indonesian Idol Usai Duet dengan Marion Jola, Begini Ungkapan Kesedihan Maia

6. Bupati Ngada, Marianus Sae
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur, Marianus Sae.
"Bupati Ngada," kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Minggu (11/2/2018) seperti dikutip dari Kompas.com.
Selain Marianus, menurut Febri, KPK juga mengamankan sejumlah pihak lain yang terkait dengan kasus ini.
Marianus Sae merupakan bakal calon Gubernur NTT.

7. Bupati Subang, Imas Aryumningsih
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) di Subang, Jawa Barat.
Enam orang yang diamankan dalam operasi ini, satu diantaranya Bupati Subang Imas Aryumningsih.
"Iya benar kepala daerah diamankan," ujar salah satu sumber internal KPK kepada wartawan , Jakarta, Rabu (14/2/2018).
Belum diketahui secara pasti kasus yang menjerat Imas Aryumningsih tersebut.
Namun, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan membenarkan timnya menangkap tangan orang nomor satu di Subang tersebut.
Menurut Basaria, semua akan dijelaskan dalam konferensi pers.
"Iya (OTT Imas Aryumningsih), lengkapnya tunggu konpers saja," ujarnya.
Informasi yang dihimpun Tribunnews.com, enam orang termasuk Imas Aryumningsih sudah berada di KPK.
Sebagian tim masih berada di lapangan untuk mencari bukti-bukti lain terkait praktik rasuah yang menjerat politikus Partai Golkar tersebut.