Terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang saat ini sedang gencar dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai hal itu tidak bisa diterapkan di Indonesia.

Fahri pun meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk berani menutup Komisi Pemberantasan Korupsi jika keberadaannya sudah tidak dibutuhkan kembali.

“Jadi ini menurut saya kekeliruan. Sudahlah tutup saja, Jokowi harus berani”, ujar Fahri.

Menurut Fahri Hamzah, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK tidak bisa diterapkan di negara demokrasi. Karena OTT yang sudah dilakukan saat ini tidak akan bisa membuat jera para koruptor.

Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, pada hari Rabu (14/2/2018), Fahri menyebutkan bahwa KPK lebih baik bekerja di Korea Utara daripada di Indonesia.

“KPK itu cocoknya ke Korea Utara saja. Suruh jadi aparatnya Kim Jong Un itu cocok dia. Nggak bisa dia di negara demokrasi,” ujar Fahri.

Fahri juga mengatakan bahwa KPK selama ini hanya membuat drama, seolah-olah dengan adanya OTT tersebut bisa membuat para koruptor menjadi jera padahal tidak.

“Nggak ada gunanya dan nggak ada manfaatnya, efek jera itu bohong,” ujar Fahri Hamzah.