Penataan kawasan Pasar Tanah Abang yang dilakukan dengan menutup Jalan Jatibaru masih berbuntut panjang. Sebagian besar masyarakat masih keukeuh tidak menerima kebijakan tersebut.
 
Setelah sebelumnya didemo oleh sopir angkot dan pedagang di Blok G, baru-baru ini Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, juga diprotes oleh warga di sekitar kawasan Tanah Aban.
 
Para warga itu melakukan aksi demonstrasi di depan Balaikota DKI Jakarta pada Senin (12/2). Terlihat mereka yang berdemo umumnya adalah lansia yang berdomisili di sekitar kawasan itu.
 
Mereka keberatan dengan penataan di kawasan tersebut karena sangat merugikan kepentingannya. Pasalnya, akses rumah mereka menjadi tertutup dan jadi repot ketika harus berjalan berputar ke lokasi rumah mereka sendiri.
 
Di sisi lain, penutupan jalan tersebut juga menghilangkan akses mereka pada layanan fasilitas umum, seperti ambulans dan  pemadam kebakaran. Bayangkan, bagaimana bila mereka jatuh sakit atau terjadi kebakaran di wilayah tersebut.
 
Padahal, secara fakta warga Tanah Abang itu tidak semuanya pedagang kaki lima, melainkan memiliki pekerjaan yang sangat beragam. Banyak dari mereka yang menjadi  supir, pengantar ekspedisi, pegawai swasta, yang sangat membutuhkan akses di Jalan Jatibaru. Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa penutupan jalan itu membawa kesulitan bagi warga sekitar.
 
Di sisi lain, desakan untuk segera mempertimbangkan kembali kebijakan yang merugikan itu tidak hanya datang dari warga saja. Namun juga dari pihak kepolisian.
 
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra kembali mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menanggapi enam rekomendasi yang sudah diberikan kepadanya. Salah satu poin diantaranya adalah membuka kembali Jalan Jatibaru. Hal tersebut karena penutupan itu dinilai oleh pihak kepolisian sebagai bentuk pelanggaran aturan.
 
Selain itu, Kombes Halim Pagarra juga mengingatkan lagi bahwa seharusnya Gubernur DKI Jakarta melibatkan polisi dalam merumuskan kebijakan yang berdampak kepada aktivitas lalu lintas.
 
Meski sudah diingatkan banyak pihak, Gubernur DKI masih tampak tambeng saja. Ia terlihat tak bergeming atas kebijakannya tersebut.
 
Hal itu wajar karena penutupan dan pemberian kembali izin berdagang kepada PKL Tanah Abang merupakan bagian dari konsesi politiknya pada penguasa di wilayah tersebut. Kita tentu ingat, H. Lulung merupakan salah satu pihak yang mendukungnya saat Pilkada kemarin.
 
Gubernur Anies sedang menjalankan laku balas budi atas dukungan tersebut. Maka tak heran, penataan kawasan yang berbeda 180 derajat dengan gubernur sebelumnya dilakukan olehnya.
 
Di sisi tersebut sangat terlihat bahwa kebijakan Anies pada dasarnya hanya berpihak kepada kelompok tertentu saja. Terutama hanya kepada elit pendukungnya yang lalu. Bukan keberpihakkan kepada masyarakat secara luas.
 
Bila Anies benar-benar berpihak kepada rakyat, hendaknya ia melakukan evaluasi dan mengikuti aturan berlaku dalam menata kawasan Tanah Abang. Ia harus buktikan benar-benar berpihak pada warganya dengan merevisi kebijakan tersebut.
 
Kecuali, jika memang ia sudah tak butuh rakyat. Sebagaimana politisi busuk lainnya, yang hanya membutuhkan suara warga saat Pemilu saja. Dan kini tampaknya Anies sedang menjadi laku seperti itu.