Jakarta, Gatra.com - Kinerja Kementerian Pertanian sebagai penanggung jawab produksi pangan dan pencapaian target swasembada, dinilai perlu dievaluasi. Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) Yeka Hendra Fatika menjelaskan meski kesalahan ada di Kementan, tapi tanggung jawab mang tetap ada pada presiden. Maka, ia mendukung Presiden segera mengevaluasi kepemimpinan di Kementan.

“Nampaknya, selama ini Kementan tidak betul betul valid dalam menyampaikan datanya ke presiden. Presiden harus segera mengambil keputusan. Kalau keputusan impor itu kan sebenarnya sudah mencerminkan bagaimana sebetulnya presiden sudah melihat ada masalah dari sisi produksi," tuturnya di Jakarta, hari ini, Sabtu (10/2).Kata Yeka, meski Presiden sempat menegaskan agar jajarannya tidak mempermainkan perkara pangan, namun masih bisa dikatakan pemerintah belum serius mengatasi permasalahan pangan ini.  Karenanya, hal yang harus diperlukan Presiden, adalah membuat keputusan politik dan jangan sampai tersandera dengan swasembada pangan yang selama ini digembar-gemborkan Kementan.Seakan terlena dengan data Kementerian Pertanian yang selalu menunjukkan surplus produksi beras, presiden dibuat lengah dengan kenyataan bahwa stok beras yang saat tersedia di Bulog berada dalam kondisi kritis. Ketidakakuratan data dari Kementan membuat pemerintah kalang-kabut untuk mengatasi kebutuhan beras yang saat ini belum tercukupi.Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas menambahkan saat ini di Pasar Induk Cipinang yang sering dianggap sebagai barometer ketersediaan beras, per 8 Februari kemarin stok hanya tersedia 21.484 ton. Angka ini jauh dibawah ambang batas aman yakni setidaknya terdapat stok sebesar 25 ribu hingga 30 ribu ton.“Satu satunya data yang ada itu kan data dari Kementan. Kita tahu persis data ini sangat tidak akurat. Siapapun presidennya, tentu akan memutuskan berdasarkan data yang ada. Apalagi Kementan berkali kali menyampaikan terjadi surplus beras bahkan sampai 17,6 ton di 2017 dan produksi meningkat dibanding 2016,” tutur Andreas.Stabilitas harga beras memang terus terjadi hingga September 2016. Namun, begitu memasuki November 2016, harga beras merangkak naik dan terjadi lonjakan yang signifikan pada Desember 2016. “Di sisi lain, harga beras itu relatif stabil sampai September. Pemerintah karena hanya memiliki data dari Kementan, menganggap seolah olah data Kementan betul, karena memang sedang stabil,” jelasnya. Padahal menurut Andreas, stabilitas harga ini hanyalah stabilitas semu. Setelah terjadi penggerebekan gudang-gudang penyimpanan beras, para pedagang tak mau menyimpan terlalu banyak beras karena khawatir dituduh menimbun.“Akibatnya beras yang beredar di masyarakat besar hanya sampai September, sehingga seolah-olah stabil harganya. Padahal karena manajemen stok di pedagang tidak ada lagi,” imbuhnya.

Reporter : Didi KurniawanEditor : Flora L.Y. Barus

Sumber : http://www.gatra.com/ekonomi/perdaga...-dianggap-semu

---


- Pasokan Beras Petani Tergerus, Impor Siap Jadi Pilihan Utama