Jakarta, Gatra.com - Presiden Joko “Jokowi” Widodo diminta segera turun tangan untuk mengatasi tak juga tercapainya target swasembada sejumlah komoditas pangan. Kinerja dan langkah koordinasi yang lemah Kementerian Pertanian sebagai penanggung jawab produksi pangan dan pencapaian target swasembada, dinilai perlu dievaluasi.

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo menilai, pemerintah tidak konsisten dalam mewujudkan swasembada pangan sebagaimana yang menjadi program Nawacita Presiden Jokowi. Memasuki tahun ke-4 pemerintahan Jokowi-JK, target swasembada pangan belum juga terwujud, jika tak bisa dibilang masih sebatas wacana. Beberapa kali, importasi terpaksa masih jadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.“Swasembada sampai saat ini hanya mimpi bagaimana mau swasembada kalo kebutuhan pangan saja kita masih impor,” kata Bambang dalam keterangan yang diterima Gatra.com, Sabtu (10/2).Menurut politisi partai Gerindra tersebut, ada beberapa faktor yang membuat Indonesia belum juga mencapai swasembada. Salah satunya tidak adanya koordinasi antara Kementrian Pertanian dengan kementrian teknis lainnya. Ia menyayangkan, sebagai negara yang sempat mendapatkan julukan lumbung beras Asia, Indonesia sekarang justru harus mengimpor pangan dari negara tetangga.Bambang menambahkan untuk memperbaiki kordinasi antar kementerian dibutuhkan campur tangan presiden. Presiden Jokowi seharusnya bisa bertindak tegas dengan memanggil Kementan untuk dievaluasi karena tidak hanya satu, dua kebutuhan pangan yang dijanjikan swasembada bahkan ada 11 komoditi pangan yang seharusnya diwujudkan. Menurutnya, Presiden tidak hanya dijanjikan tapi sudah dibohongi.“Presiden harus mengevaluasi. Kalau perlu Menteri Pertanian diganti. Masalah begini saja tidak becus menyelesaikan,” tegas Bambang.

Reporter: Didi KurniawanEditor : Flora L.Y. Barus

Sumber : http://www.gatra.com/ekonomi/perdaga...luasi-kementan

---


- AHY Bertemu Prabowo, Fadli Zon: Masih Jauh Berbicara Pilpres