JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, lahan yang ditempati warga Bidaracina adalah milik pemerintah. Meski status lahan sudah jelas, Sandiaga belum bisa menjawab tegas apakah akan mengganti rugi lahan warga atau tidak.

"Nah ( ganti rugi), itu yang coba kami cari tahu karena mereka sudah tinggal di situ dalam jangka waktu yang lama," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (9/2/2018).

Sandiaga mengatakan, tim dari Biro Hukum akan mempelajari hal itu. Dia ingin memastikan keputusan ganti rugi tidak melanggar ketentuan.
Di luar masalah ganti rugi, Sandiaga ingin ada mediasi dengan warga terlebih dahulu.

Sandiaga mengingatkan program sodetan Ciliwung di Bidaracina bukan demi kepentingan segelintir orang saja.

"Kita kemarin melihat, kan, air meluap, Kanal Banjir Timur (KBT) kosong. Jadi, alangkah baiknya kalau kami bisa salurkan (air) ini, kami mengelola limpahan air dari hulu ini dengan lebih tertata. Sodetan itu jawaban yang sangat krusial bagi saya," katanya.


Pemprov DKI segera menyiapkan dana untuk melakukan program sodetan ini. Dia ingin pengerjaan sodetan Ciliwung dipercepat.

Adapun pengerjaan sodetan Ciliwung terhambat gugatan warga. Warga Bidaracina mengajukan gugatan dengan Nomor 59/G/2016/PTUN-JKT terkait penetapan lokasi sodetan Kali Ciliwung yang berubah dari ketentuan sebelumnya tanpa pemberitahuan kepada warga.

Dalam pembacaan putusan di PTUN Jakarta, Senin, 25 April 2016, majelis hakim memenangkan warga Bidaracina karena menganggap SK Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama, terkait penetapan lokasi untuk pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke KBT telah melanggar asas-asas pemerintahan.

http://megapolitan.kompas.com/read/2...a-jawab-begini



nah lo....