Akhirnya Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, akan mengambil langkah yang sama dengan Gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), untuk proses normalisasi Sungai Ciliwung.

Sandiaga Uno menyatakan akan segera melakukan eksekusi atas lahan di bantaran Sungai Ciliwung.

Padahal sebelumnya dalam kampanye, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies-Sandi itu menolak bentuk eksekusi lahan yang sudah ditempati warga. Dikatakan bahwa mereka ingin menata kawasan tersebut tanpa memindahkan warganya.

Namun, mengingat penanganan banjir membutuhkan lahan untuk normalisasi, maka eksekusi adalah suatu tindakan yang menjadi suatu keharusan.

Menurut kabar, eksekusi itu baru bisa dilakukan setelah keluarnya hasil appraisal untuk menentukan harga lahan warga di bantara Kali Ciliwung itu.

Bila nanti ada warga yang keberatan, maka Pemerintah Provinsi Jakarta akan mempersilakan yang bersangkutan untuk menempuh jalur hukum. Karena ketersediaan lahan untuk kepentingan umum sudah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Sehingga dalam proses tersebut, sengketa akan berlangsung di pengadilan dan lahan yang dimaksud akan langsung diserahkan ke pemerintah.

Normalisasi sungai merupakan suatu keharusan untuk menjadikan Jakarta bebas banjir ke depannya. Untuk itu harus segera dijalankan agad masyarakat luas tidak menjadi korban.