BERBEDA dengan Sandiaga Uno yang telah tegas-tegas mengatakan perlunya normalisasi sungai dalam waktu dekat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum mau menanggapi lebih jauh rencana wakilnya tersebut.

"Enggak mau, nanti. Sampai situ dulu. Saya enggak mau berkontroversi dululah hari ini. Kita bereskan dulu soal pengungsinya. Kita amankan," ujar Anies saat meresmikan Grand Heaven Pluit, Jakarta Utara, kemarin.

Meski belum menjabarkan konsepnya secara detail perihal penanganan banjir Jakarta, Anies mengaku telah memiliki konsep yang diistilahkannya naturalisasi, bukan normalisasi, istilah yang dipakai mulai 2012 sejak Joko Widodo menjabat Gubernur DKI Jakarta.

"Salah satunya (solusi) ada soal naturalisasi sungai. Bagaimana sungai itu bisa mengelola air dengan baik, bagaimana mengamankan air tidak melimpah, tapi juga ekosistem sungai dipertahankan," kata Anies.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Iman Satria menyebut proyek normalisasi sungai mau tidak mau harus dilanjutkan sesegera mungkin sebagai langkah antisipasi banjir. Apalagi, APBD DKI memiliki dana yang lebih dari cukup.

"Normalisasi wajib jalan terus. Memangnya mau bikin Jakarta tenggelam? Di APBD kan sudah dianggarkan untuk pembebasan lahan," kata anggota Fraksi Gerindra, fraksi yang menyokong Anies-Sandiaga di pilkada DKI Jakarta, tersebut.

Pemprov DKI dan DPRD telah sepakat menganggarkan dana Rp853,39 miliar untuk pembebasan lahan di sepanjang di Kali Ciliwung, Kali Pesanggrahan, dan Kali Sunter.

Pendapat Iman itu diamini Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono dan Ketua Fraksi NasDem Bestari Barus. Mereka menilai semestinya kelanjutan program normalisasi dipikirkan sejak awal Anies-Sandi menjabat kepala daerah.

"Saya mengapresiasi langkah sekarang untuk penanganan korban banjir, tapi langkah selanjutnya juga harus digenjot. Naturalisasi, atau apa pun bahasanya, yang penting harus lanjut," tegas Gembong.

Menurut Gembong, Anies-Sandi harus melihat realitas di lapangan jika pelaksanaan normalisasi mau tidak mau berdampak pada relokasi warga.

Dia menyarankan agar warga direlokasi ke lokasi yang tidak jauh dari lokasi asal warga. (Nic/J-1)

http://mediaindonesia.com/news/read/...asi/2018-02-08

Normalisasi Separuh Hati ala Sandi


WAKIL Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memastikan pihaknya akan melanjutkan kembali proyek normalisasi sungai yang telah digagas gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Namun, normalisasi hanya dilakukan di titik-titik tertentu, di tempat yang warganya mau direlokasi.

"Iya, akan ada (normalisasi) di tempat tertentu, tergantung antisipasi dan keinginan dari masyarakat," kata Sandi di Telkom Landmark Tower, Jakarta Selatan, kemarin.

Ia mencontohkan bantaran Sungai Ciliwung di kawasan Kampung Arus, Cawang, Jakarta Timur, yang akan segera dinormalisasi. Warga di kampung itu, sebut Sandi, telah sepakat akan melepas lahan mereka untuk pemasangan turap.

Warga di situ, sambung dia, telah berubah pikiran dari yang sebelumnya menolak relokasi. Setelah kejadian banjir kali ini, sebagian warga di kampung itu bersedia direlokasi jika Pemprov DKI bisa menyiapkan lokasi tempat tinggal yang tak jauh dari permukiman mereka sekarang.

"Jadi, kita akan lihat daerah mana saja yang bisa kita normalisasi dengan program (yang) merangkul warga," ucap Sandi.

Lokasi relokasi akan disinergikan dengan jumlah rumah susun yang ada. Selain itu, Sandi menyebut ada beberapa tempat lainnya yang akan dibangun rusun di area Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Menurut data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, ada beberapa rusun yang siap menampung warga relokasi, yakni Rusun Cakung Barat, Pulogebang, Komaruddin, dan Pinus Elok. Dinas Perumahan akan menyiapkan unit rusun bagi warga DKI yang lebih dulu terdampak relokasi.

Program normalisasi sungai terhenti mulai 16 Oktober 2017, saat Anies Baswedan-Sandi Uno dilantik menjadi Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta. Mulai saat itu pula, program relokasi warga yang tinggal di bantaran sungai ikut terhenti.

Hal itu realisasi janji mereka di masa kampanye pilkada yang menolak penggusuran. Sandi mengatakan program normalisasi yang akan dihidupkan kembali itu masih sejalan dengan janji kampanye Anies-Sandi yang menyebutkan tak akan ada penggusuran di zaman mereka.

"Mereka enggak digusur, ya, karena mereka akan pindah sendiri. Karena mereka ikut dalam program penataan," tegas Sandi.

Jangan sepotong-sepotong

Sebelumnya, di Balai Kota DKI Jakarta, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik meminta pemprov tidak sepotong-sepotong menyelesaikan masalah banjir di Jakarta. Pasalnya hingga kini baru sekitar 16 kilometer dari total 38 kilometer sisi kanan-kiri sungai yang telah dibangun dinding turap, dari TB Simatupang hingga Pintu Air Manggarai.

"Normalisasi seluruh sungai itu harus dilakukan dengan teratur dan berkesinambungan, jangan sepotong-sepotong," kata Taufik, kemarin.

Saat menjabat Gubernur DKI, Ahok mengatakan menormalisasi sungai, yang berdampak pada relokasi warga bantaran sungai, merupakan satu-satunya jalan untuk membebaskan ibu kota negara ini dari banjir.

"Siapa pun jadi gubernur, kalau dia enggak lakukan normalisasi, pasti dia enggak kerja. Kamu pilih banjir atau normalisasi?" ucap Ahok saat meninjau kawasan Bukit Duri yang baru saja terkena banjir, 20 Februari 2017 silam.

Saat itu masih masa kampanye pilkada DKI Jakarta. Ahok menyampaikan itu guna menanggapi kritik rivalnya, Anies Baswedan, soal penanganan banjir.

"Kalau Pak Anies diizinkan Tuhan jadi Gubernur DKI, kalau dia enggak lakukan normalisasi seperti yang saya lakukan, bohong dia itu. Berani taruhan kita," tegas Ahok kala itu. (J-1)