Saat melakukan kunjungan kerja ke Sumatra Barat, Presiden Joko Widodo berharap pada tahun 2023 semua tanah di daerah tersebut sudah bersertifikat.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat hadir di Gelanggang Olahraga (GOR) Dharmasraya, Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat, Rabu (7/2/2018).

Untuk mewujudkannya, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kepada jajaran di Kementrian Agraria dan tata Ruang/BPN.

Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah masih memiliki hutang satu juta sertifikat yang harus segera diselesaikan, saat ini baru 700 ribu sertrifikat tanah yang sudah diterbitkan dan diserahkan dari total 1.700.000 sertifikat.

“Kantor BPN di Sumatra Barat masih punya hutang kepada rakyat satu juta sertifikat yang harus segera diselesaikan,” ujar Presiden.

Presiden mengingatkan kembali betapa pentingnya sertifikat sebagai bukti hak atas tanah yang dimiliki, selain itu juga bisa meminimalisir permasalahan sengketa lahan yang selama ini sering terjadi di daerah-daerah.

“Setiap saya melakukan kunjungan keluhan yang masuk ke saya selalu sengketa tanah, sengketa lahan di mana-mana,” pungkas Presiden.

Presiden juga meminta kepada masyarakat yang sudah mendapatkan sertifikat tanah agar menjaga dengan baik, karena jika rusak dan tidak ada bukti salinannya akan sulit untuk mengurusnya.

“Kalo hilang (sertifikat tanah) sekarang mudah urusnya, bawa fotokopinya dan datang ke kantor BPN bilang ‘Pal sertifikat saya hilang’, tapi kalau tidak ada salinannya nanti akan sulit”, tegas Presiden Jokowi.

Di akhir kesempatan tersebut, Presiden juga berpesan agar menggunakan sertifikat yang dimiliki untuk hal-hal yang produktif. Dan jangan pernah memaksakan untuk dimasukan ke bank untuk hal-hal yang tidak menguntungkan.

“Tolong sebelum ini dimasukkan ke bank dihitung dahulu, dikalkulasi dulu bisa mencicil bulanannya atau tidak?”, ucap Presiden.