WARTA KOTA, PANCORAN -- Manajemen tempat karaoke Happy Puppy merasa terpukul dengan statement Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang menyatakan tempat itu sebagai sarang peredaran narkotika.
Kuasa Hukum PT Imperium Happy Puppy, Sahat Marulitua Sidabuke, menyatakan, sejak munculnya statement itu pada 21 Desember lalu, usaha hiburan keluarga itu mengalami kerugian materiil dan nonmateriil. Dari sisi materiil, terjadi penurunan pengunjung secara drastis dan menyebabkan omzet turun.
"Efeknya sangat luar biasa. Jelas ini meresahkan dan merugikan. Sebagai perusahaan, klien kami sakit hati. Selain omzet turun, banyak investor yang mengurungkan niat untuk menanamkan modal di klien kami," kata Sahat saat menggelar konferensi pers di Happy Puppy Mampang, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (6/2/2018).

KUASA Hukum PT Imperium Happy Puppy, Sahat Marulitua Sidabuke, menggelar jumpa pers di Happy Puppy Mampang, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (6/2/2018), terkait pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno bahwa tempat karaoke Happy Puppy merupakan sarang peredaran narkotika. (Warta Kota/Feryanto Hadi)
Ia menyebut, Sandiaga terlalu dini membuat statement itu tanpa melakukan klarifikasi kepada pihak Happy Puppy. Sandi, dikatakannya, hanya berpatokan dari informasi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI di mana saat itu disebutkan sejumlah tempat hiburan menjadi tempat peredaran narkoba, salah satunya Happy Puppy.

"Tapi sekarang malah muncul statement bahwa Happy Puppy sarang narkoba. Informasi itu kemudian dimakan mentah-mentah oleh masyarakat sehingga mereka canggung datang ke kami. Padahal kami segmennya karaoke keluarga," imbuhnya.
Sahat menyebut, di DKI Jakarta terdapat 10 outlet Happy Puppy dan secara total ada 88 outlet di seluruh Indonesia. Menurutnya, hampir semua outlet terkena dampak atas pemberitaan yang menyebut Happy Puppy sebagai sarang peredaran narkotika.
"Dari segi karyawan, mereka juga terpukul. Mereka sudah bekerja dengan benar mengikuti prosedur tapi mental mereka jatuh setelah ada statement dari wagub," katanya.
Sahat bilang, pihak Happy Puppy telah lama turut berkomitmen menjaga usahanya agar sehat dari peredaran maupun pemakaian narkoba. Hal itu tercermin dari proses rekrutmen karyawan, di mana syarat utamanya calon karyawan harus bebas narkoba. Setiap periodik manajemen juga melakukan tes urine kepada karyawan untuk memastikan mereka bebas narkoba.
"Untuk pengunjung petugas kami juga kami latih kemampuan deteksi mana yang diduga sedang pakai narkoba. Pengawasan sebatas itu karena tidak mungkin kami lakukan tes urine kepada setiap pengunjung," imbuhnya.
Sahat bilang pihaknya pada 29 Januari lalu sudah berkirim surat ke Wagub terkait pernyataannya. Namun, hingga kini surat itu tak berbalas.
"Kami harap pak wagub berikan klarifikasi untuk mengembalikan nama baik brand Happy Puppy. Kami ini juga bayar pajak lh0 dan sudah banyak kerugian yang kami terima. Jika memang ada indikasi peredaran narkoba di Happy Puppy, sebutkan dimana karena outlet kami banyak. Pasti kami akan tindaklanjuti kalau memang ada."
Sahat berharap Pemprov DKI Jakarta merespon positif keluhan yang disampaikan pihaknya. Jika tidak, bukan tidak mungkin manajemen Happy Puppy akan menempuh opsi lain demi menjaga nama baik dan keseimbangan bisnis yang telah dirintis bertahun-tahun itu.
"Jika tidak ada tanggapan setelah pernyataan pers ini, mungkin kami akan berdiskusi dengan klien untuk menempuh langkah-langkah hukum selanjutnya," tandasnya.

http://wartakota.tribunnews.com/2018/02/06/happy-puppy-minta-sandiaga-uno-klarifikasi-jika-tidak-ini-yang-akan-dilakukan

lapor pulisi...