GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan masih belum menunjukkan ketegasan atas kelanjutan proyek normalisasi sungai.

Anies malah menggunakan istilah naturalisasi sungai, dan membenarkan jika hal itu merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi banjir. Namun Anies belum mau berbicara lebih jauh soal kelanjutan normalisasi, meski wakilnya telah menyatakan proyek itu akan berlanjut.

"Enggak mau. Nanti, sampai situ dulu. Saya enggak mau membuat kontroversi dululah hari ini. Kita bereskan dulu soal pengungsinya. Kita amankan,” ujar Anies di Grand Heaven Pluit, Jakarta Utara, Rabu (7/2).

Desakan juga muncul dari anggota dewan terkait keberlanjutan proyek normalisasi. Anggota Komisi D DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Iman Satria menyebut proyek normalisasi sungai mau tidak mau harus dilanjutkan sebagai langkah antisipasi banjir.

Terlebih, Pemprov DKI dan DPRD telah sepakat menganggarkan dana Rp853,39 miliar untuk pembebasan lahan di Kali Ciliwung, Kali Pesanggrahan dan Kali Sunter.

"Normalisasi wajib jalan terus, memangnya mau bikin Jakarta tenggelam. Di APBD kan sudah dianggarkan untuk pembebasan lahan," tegas Iman.

Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono dan Ketua Fraksi NasDem Bestari Barus. Mereka menilai semestinya kelanjutan program normalisasi dipikirkan sejak awal Anies-Sandiaga menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur.

“Saya mengapresiasi langkah sekarang untuk penanganan korban banjir. Tapi langkah selanjutnya juga harus digenjot. Naturalisasi atau apa pun bahasanya, yang penting harus lanjut,” tegas Gembong.

Menurut Gembong, Anies-Sandi harus melihat realita di lapangan jika pelaksanaan normalisasi mau tidak mau mencakup relokasi warga. Dia menyarankan agar warga direlokasi ke lokasi yang tidak jauh dari lokasi asal warga.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungan Cisadane Ciliwung Jarot Widyoko menyebut pihaknya siap untuk melaksanakan pembangunan dinding turap (sheet pile) dalam proyek normalisasi. Namun ujung tombaknya berada di tangan Pemprov DKI yang bertugas membebaskan lahan.

Pada 2018 ini Kementerian PUPR tidak lagi menganggarkan untuk normalisasi sungai di Jakarta. Sebab pada 2017 tidak ada pembebasan lahan baru sehingga anggaran di tahun itu bersisa.

Saat ini BBWSCC hanya menunggu data lahan yang sudah dibebaskan untuk segera dieksekusi.

"(Soal anggaran) saya yakin paling cepat bisa dimasukkan di APBN-P 2018, kalau memang sudah ada surat konfirmasi dari gubernur ke Menteri PUPR,” tutur Jarot saat dihubungi.

Jarot menyebut normalisasi kali merupakan salah satu yang mendesak untuk mengurangi dampak banjir pada masyarakat selain menyelesaikan pembangunan sodetan kali dan pembangunan waduk Ciawi dan waduk Sukamahi di Bogor, Jawa Barat. Proyek-proyek itu mestinya berjalan secara paralel.

“Untuk wilayah yang sudah dinormalisasi kan sudah dilihat sendiri, di Bukit Duri dekat SMA 8 Jakarta aman kan,” imbuhnya.

Sementara terkait kelanjutan pembangunan sodetan dari aliran Ciliwung menuju Banjir Kanal Timur (BKT) di Bidara Cina, Anies berjanji akan berbicara dengan warga.

Sebelumnya warga Bidara Cina yang terdampak pernah mengajukan class action ke PN Jakarta Pusat pada 2015. Ia mengklaim warga saat ini telah setuju untuk pembebasan lahan.

“Warga secara prinsip sudah setuju. Lalu ada langkah-langkah yang akan dilakukan seperti pengukuran, apraisal dari pihak ketiga, baru sesudah itu memulai proses pengerjaan,” tutur Anies. (OL-4)

http://www.mediaindonesia.com/news/r...jir/2018-02-07

Sandiaga Lanjutkan Program Normalisasi Sungai

WAKIL Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memastikan akan melanjutkan proyek normalisasi sungai. Pemprov DKI akan berdialog dengan warga agar bersedia direlokasi.

Sandiaga tidak menampik jika relokasi diperlukan dalam program normalisasi. Itu sebabnya ia akan berdialog dengan warga soal itu.

"Iya, akan ada (normalisasi) di tempat tertentu, tergantung antisipasi dan keinginan dari masyarakat," kata Sandiaga di Telkom Landmark Tower, Jakarta Selatan, Rabu (7/2).

Sandiaga mencontohkan warga di Kampung Arus, Jakarta Timur yang sebelumnya menolak direlokasi. Namun setelah kejadian banjir kali ini, sebagian warga di kampung itu berubah pikiran. Warga bersedia direlokasi jika Pemprov DKI bisa menyiapkan lokasi tempat tinggal yang tidak jauh dari permukiman mereka saat ini.

“Jadi kita akan lihat daerah mana yang bisa kita normalisasi dengan program (yang) merangkul warga,” sambung Sandiaga.

Lokasi relokasi akan disinergikan dengan jumlah rumah susun yang ada atau tempat-tempat lainnya yang telah dibangun. Selain itu, Sandiaga menyebut ada beberapa tempat lainnya yang akan dibangun di area Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Menurut data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta ada beberapa rusun yang siap menampung warga relokasi, yakni Rusun Cakung Barat, Pulogebang, Komaruddin, dan Pinus Elok.

Pada prinsipnya, Dinas Perumahan akan menyiapkan unit rusun bagi warga DKI yang lebih dulu terdampak relokasi.

Sebelum Sandiaga menegaskan sikapnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Taufik menyatakan di depan Sandiaga jika proyek normalisasi harus dilanjutkan dan tidak boleh dilaksanakan setengah-setengah.

Sebab hingga kini baru sekitar 16 kilometer dari total 38 kilometer, sisi kanan-kiri sungai yang telah dibangun dinding turap di sepanjang dari TB Simatupang hingga pintu air Manggarai.

“Normalisasi seluruh sungai itu yang dialiri air yang kadang kala melimpah harus dilakukan dengan teratur dan berkesinambungan. Jangan sepotong-sepotong,” kata Taufik di Balaikota Jakarta. (OL-4)