Jakarta, Gatra.com - Untuk kesekian kalinya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku prihatin dengan penetapan tersangka korupsi oleh KPK kepada seorang kepala daerah. Pernyataan politisi PDI Perjuangan ini berkaitan penetapan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai tersangka suap.

 
Ini menambah deretan panjang kepala daerah yang terlibat dalam korupsi. "Sangat memprihatinkan dan sebagai Mendagri saya sedih dengan masih berlanjutnya adanya KDH (kepala daerah) yang harus berurusan dengan Aparat Penegak Hukum (APH) hanya untuk mendapatkan kesepakatan bersama atas RAPBD antara KDH dengan DPRD," katanya melalui pesan singkat, Sabtu (3/2).
 
Tjahjo menjelaskan, dalam revisi PP 58 tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ruang-ruang yang berpotensi untuk dilakukan KKN sebenarnya telah diminimalisasi. Sebagai contoh dalam RPP tersebut, dinyatakan bahwa jika sampai dengan jangka waktu tertentu, hal Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tidak disetujui DPRD, maka dapat ditetapkan oleh Kepada Daerah bersangkutan.
 
Demikian juga terhadap RAPBD, lanjut Tjahjo, apabila tidak disepakati dalam jangka waktu tertentu, maka dapat ditetapkan. "Saya sebagai Mendagri sangat meyakini area rawan korupsi terkait perencanaan anggaran khususnya, sudah dipahami oleh kepala daerah dan DPRD," ia menegaskan.
 
Seperti diketahui, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan resmi mengumumkan Gubernur Jambi Zomi Zola menjadi tersangka. Zumi Zola diduga menerima janji atau hadiah sebesar Rp 6 milyar terkait proyek di Provinsi Jambi. 
 
 

Reporter: Ervan Bayu
Editor : Birny Birdieni

Sumber : http://www.gatra.com/hukum/306588-zu...mendagri-sedih

---


- Mendagri Sepakat dengan KPK Perkuat Inspektorat Pemda