Sertifikasi Pesawat N-219 Terancam Mandek
Butuh Suntikan Dana Rp 81,8 M


BOGOR - Tahun ini konsentrasi pesawat N-219 (Nurtanio) adalah sertifikasi. Namun proses ini terancam mandeg di tengah jalan. Sebab masih ada kekurangan anggaran Rp 81,8 miliar untuk sertifikasinya.

Dirjen Penguatan Inovasi (PI) Kemenristekdikti Jumain Apple mengatakan setelah sukses uji terbang, tahap berikutnya adalah sertifikasi. "Untuk sertifikasi butuh sekitar 300 jam terbang," katanya di sela Rapat Kerja Ditjen PI Kemenristekdikti di Bogor kemarin (1/2). Dia berharap proses sertifikasi pesawat berkapasitas 19 penumpang itu bisa selesai tahun ini.

Namun Jumain mengatakan proses sertifikasi itu menghadapi masalah. Yakni ketersediaan anggaran. Dia menuturkan untuk satu kali terbang, membutuhkan anggaran sampai Rp 250 juta. Nah untuk menyelesaikan seluruh proses jam terbang sertifikasi, butuh suntikan dana Rp 75 miliar lebih.

"Persoalannya tidak ada anggarannya di Lapan (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, red)," katanya. Kemenristekdikti sudah meminta anggaran sertifikasi pesawat ke Bappenas. Jumain mengungkapkan Bappenas prinsipnya sudah oke, tapi anggarannya belum ada.

Sempat muncul desakan supaya suntikan dana sertifikasi pesawat N-219 diambilkan dari anggaran Kemenristekdikti. Namun sampai saat ini belum diputuskan. Dia tidak ingin proses sertifikasi N-219 berhenti di tengah jalan. "Kalau tidak (berlanjut, red) nasibnya sama dengan pesawat N-250. Jangan sampai mangkrak lagi," tutur Jumain.

Dia mengatakan sedang dikaji klausul-klausul pendanaan riset pesawat N-219. Dia tanya melibatkan pihak swasta. Tinggal bagaimana membuat regulasi supaya pihak swasta bisa masuk bersama Lapan dan PT Dirgantara Indonesia (DI) selaku pelaksana proyek pesawat nasional N-219.

Kepala Kapan Thomas Djamaluddin membenarkan bahwa kondisi saat ini ada kekurangan biaya sertifikasi. Dia menjelaskan di Lapan sejatinya ada biaya sertifikasi pesawat N-219 di APBN Lapan. Tetapi jumlahnya tidak cukup.

"Untuk sertifikasi butuh 340 jam. Tahun lalu sudah 16 jam terbang," jelasnya. Di Lapan sudah ada anggaran untuk jam terbang sertifikasi sebesar Rp 37,4 miliar. Dia mengungkapkan dana itu masih kurang Rp 81,8 miliar. Sebab total biaya untuk sertifikasi terbang mencapai Rp 119 miliar.

Untuk mempercepat proses sertifikasi, kewajiban 340 jam terbang akan dikebut dengan dua unit pesawat N-219. Untuk pesawat unit kedua, direncanakan sudah siap terbang pada Maret-April depan. "Insyallah 2018 (proses sertifikasi, red) tuntas," pungkasnya.

(Sumber: JawaPos)