Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) meminta Presiden Joko Widodo segera mencopot Jenderal Tito Karnavian dari jabatannya sebagai Kapolri karena telah menyudutkan umat Islam di luar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah melalui pidatonya soal ormas Islam.

“Kami minta pada Presiden Jokowi supaya Kapolri Tito Karnavian segera di copot dari jabatannya. Karena kami yakin masih ada perwira tinggi Polri yang betul-betul Pancasilais, paham sejarah bangsa sendiri, tidak membenci Islam serta bersahabat dengan umat Islam,”ujar Ketua PA 212 Slamet Maarif melalui siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (31/1).

Sebelumnya, Tito menyebut bahwa hanya ada dua ormas Islam, yakni NU dan Muhammadiyah, yang ikut berjuang memerdekakan Indonesia. Ormas Islam lainnya justru ingin meruntuhkan negara.

Menurut Slamet, Tito telah melecehkan serta tidak menghargai umat Islam di luar kalangan NU dan Muhammadiyah yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Hal itu disebutnya bertentangan dengan Pancasila serta berpotensi mengadu domba.

“Umat Islam sudah cukup terhina dengan kasus Ahok tahun lalu, terkejut ada Perppu Ormas yang ganjil, juga Victor Laiskodat si pembenci Islam tetap berkeliaran bebas, dan sekarang seorang Tito Karnavian mengekspresikan sikapnya di depan publik yang benar-benar tidak bisa kami terima,” ujarnya.

Slamet pun berasumsi bahwa ada kemungkinan seluruh jajaran kepolisian di bawah Tito mencurigai, memata-matai, dan memusuhi umat Islam, khususnya yang bukan dari kalangan NU dan Muhammadiyah.

“Karena kegiatan mereka dinilai sedang merontokkan negara,” katanya.

Slamet lalu meminta Tito agar meminta maaf kepada seluruh umat Islam. Alasannya, karena Tito telah melecehkan umat Islam melalui pidatonya yang ultradiskriminatif dan bertentangan dengan Pancasila.

Sebelumnya, Kapolri Tito Karnavian mengaku tidak bermaksud untuk melecehkan ormas di luar NU dan Muhammadiyah. Pidatonya yang beredar di media sosial diklaim hanya sebagian dari keseluruhan pidatonya. Hal itu membuat hilangnya konteks.

"Tidak ada niat dari saya, Kapolri, dan institusi Polri untuk tidak membangun hubungan dengan ormas Islam di luar NU dan Muhammadiyah," kata Tito.