Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta telah mempersiapkan anggaran subsidi sebesar Rp 800 miliar khusus untuk merealisasikan program Rumah DP 0 tahun ini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, anggaran tersebut akan dipakai untuk mensubsidi lahan dan uang muka bagi 703 unit hunian program DP Rp 0 yang pertama yang berlokasi di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

"Jadi sekarang kan baru bisa kita atur di tahun ini ya. Tahun ini baru bisa atur Rp 800 miliar, tapi ke depan nanti kita bisa anggarkan.Tahun ini (Rp 800 miliar dari APBD) sebanyak 703 unit," katanya kepada detikFinance, dalam wawancara khusus di Balai Kota Jakarta, Senin (29/1/2018).

Ia menjelaskan, anggaran subsidi tersebut akan berlanjut di tahun berikutnya. Anies mengaku sampai saat ini sudah ada 8 sampai 10 lokasi yang ditawarkan oleh pengembang untuk membangun rumah DP Rp 0.

"Ada sebagian tanah Pemda dan ada sebagian malah yang sudah ada bangunannya. Yang penting bagi kita adalah bahwa biaya yang nanti akan masuk itu akan sesuai dengan skema pembiayaan kita," ucapnya.

Anies menjelaskan, dana Rp 800 miliar tersebut nantinya akan dipakai untuk mensubsidi 1% uang muka yang sisa dari program pembiayaan perumahan milik pemerintah pusat, yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang saat ini memberikan DP sebesar 1% bagi warga MBR yang ingin membeli rumah subsidi.

"Betul (akan dikombinasikan). Dari awal kita merencanakan begitu. Jadi ini adalah persyaratan untuk mengikuti program yang kali ini adalah mereka yang berpenghasilan maksimal Rp 7 juta. Dan Rp 7 juta penghasilan itu adalah penghasilan keluarga ya. Jadi bisa double income. Istri dan suami. Kemudian, mereka harus KTP Jakarta (tidak ada minimal waktu), mereka juga harus pemilik rumah pertama atau tidak pernah punya rumah sebelumnya. Itu syaratnya dan kita akan buat mekanismenya nanti," jelas dia.

Dalam mekanisme bantuan yang disediakan, Anies mengaku keseluruhan proyek pembangunan Rumah DP Rp 0 akan difasilitasi dua hal, yaitu berupa pembiayaan berupa hunian dan juga lahan atau tanah milik Pemda DKI. Anies membeberkan gambaran dari program Rumah DP Rp 0, dirinya menjelaskan, bentuk subsidi pertama yaitu subsidi 1%, dimana dengan pola FLPP itu ada DP 1% yang akan dibayar oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, lahan milik Pemprov yang dijadikan hunian juga merupakan sebuah bantuan dari pihak pemerintah.

"Jadi kalau misalnya rumah harganya Rp 300 juta, maka pemprov memberikan subsidi Rp 3 juta per unit. Kalau harga rumahnya Rp 180 juta, pemprov memberikan Rp 1,8 juta sebagai ikutan setoran dari Pemprov. Lalu subsidi yang kedua adalah dengan menyediakan lahan. Lahan yang ada di pemprov, itu dipakai untuk membangun rumah rakyat. Utamanya kalau yang dibangun baru itu rumah susun karena jauh lebih efisien dan efektif dari sisi jumlah. Jadi subsidinya dua, di sisi keuangannya dan di sisi suplai untuk huniannya," pungkasnya


https://finance.detik.com/properti/d...-rumah-dp-rp-0