Bank Indonesia (BI) mengaku membutuhkan waktu 2 (dua) tahun untuk melakukan kajian terkait dengan wacana Bank Sentral yang bakal menerbitkan digital currency (rupiah digital).

Saat ini BI masih melakukan kajian awal dan tengah melakukan pendalaman. Demikian disampaikan oleh Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran ‎BI, Onny Widjanarko, di Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Menurut dia, sejak tahun lalu Bank Sentral sudah melakukan riset dan tahun ini pihaknya tengah melakukan kajian mata uang digital tersebut.

“Di pipeline kita selesai 2 tahun. Mungkin di 2020 dari sekarang baru bisa. Jadi kita harus teliti dulu apakah betul gampang nerbitin digital currency ini, kita harus teliti dari berbagai sisi,” sebutnya.

Dia menyatakan, kajian penerbitan mata uang digital ini sejalan dengan apa yang sudah dilakukan oleh bank-bank sentral di negara lain. Ia menegaskan, langkah yang diambil bank-bank sentral di negara lain termasuk Bank Indonesia bukan karena maraknya peredaran mata uang virtual seperti bitcoin.

“Virtual currency seperti Bitcoin itu volatilenya tinggi. Beda dengan digital currrency. Nah kalo digital currency ini sedang dikaji oleh bank sentral di dunia. Itu sudah dilakukan kajian sejak 2016. Jadi, bukan karena ada virtual currency lalu dikaji digital currency, karena tujuannya beda,” ucapnya.

Kajian untuk menerbitkan mata uang digital ini akan menerapkan teknologi berbasis rantai blok (blockchain) yang juga sama dengan teknologi dasar mata uang virtual seperti bitcoin.

Namun demikian, dia menegaskan, bahwa mata uang digital ini tidak sama dengan mata uang virtual yang memiliki volatilitas tinggi.

“Teknologi itu (blockchain) akan dimanfaatkan. Kita akan lihat mungkin gak sih bank sentral menerbitkan digital currency, tapi kalo yang akan kita terbitkan ini tidak volatile tinggi seperti mata uang uang virtual,” terang dia.