Hingga Desember 2017 telah ada 34 proyek infrastruktur yang dibiayai melalui skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). Data 34 proyek tersebut terdiri dari jalan tol, sektor penerbangan, pembangkit dan transmisi listrik, hingga sektor pariwisata dengan total nilai proyek sebesar Rp 348,2 triliun atau 25, 79 miliar dollar AS. Skema pembiayaan infrastruktur dengan jalur PINA ini terwujud atas sinergi BUMN dan Swasta.

Kita bisa lihat MRT yang direncanakan tahun 90-an. Akan tetapi, ternyata pembangunan baru dimulai di tahun 2013. Akibatnya jumlah kendaraan ini semakin bertambah, masyarakat makin menderita karena macet terjadi di mana-mana. Ditambah lagi biaya pembebasan lahan dan teknologi menjadi lebih mahal. Karena inilah skema PINA ini menjadi tepat agar beban APBN tidak terlalu besar.

Hal serupa telah dilakukan di negara-negara maju seperti Jepang dan Kanada. Keterlibatan dana pensiun atau asuransi dalam proyek investasi tidak hanya diletakkan sebagai deposito, melainkan ditempatkan di proyek infrastruktur guna memberikan manfaat optimal bagi para peserta.

Dalam kurun waktu 2018 hingga 2019 mendatang, Pina menargetkan investasi yang terkumpul akan mencapai angka 1.740 triliun. Dengan adanya partisipasi dari pihak swasta dan BUMN, maka percepatan pembangunan dapat terwujud. Dalam kurun waktu lima tahun pemerintahan Joko WIdodo dan Jusuf Kalla, dana yang dibutuhkan hampir mencapai 5.000 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Namun, hanya 41 persen yang dapat dipenuhi oleh APBN dan APBD.