Pemimpin Indonesia telah menjadi master seni obfuscation dan hiasan resmi dengan pemilihan 2019 dalam pandangannya

Dengan difasilitasi oleh media yang sebagian besar tidak dipertanyakan, pemerintah Indonesia Presiden Joko Widodo telah menjadi master dalam permainan asap dan cermin, yang dalam bentuknya yang sederhana adalah tentang meyakinkan masyarakat bahwa segala sesuatunya terjadi saat mereka benar-benar tidak.

Perundingan yang berlarut-larut dengan raksasa pertambangan AS Freeport McMoran Copper & Gold adalah contoh yang bagus, namun kembali ke kursi kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, permainan permainan yang menipu telah mencakup segala hal mulai dari daging sapi sampai sumber daya alam hingga infrastruktur.

Meskipun tidak baru, kebingungan resmi dan perhiasan dari kebenaran telah menjadi lebih jelas seperti pemilihan legislatif dan presiden 2019 dan Widodo dan istananya memutar dokter melihat perlunya untuk menampilkan prestasinya.

Yudhoyono memainkan permainan ini kembali pada pertengahan tahun 2011 ketika pemerintah Australia menangguhkan ekspor ternak langsung ke Indonesia mengenai masalah kesejahteraan hewan, dan Jakarta memutuskan bahwa ada pembayaran kembali dengan memerintahkan pelarangannya sendiri.

Selama dua tahun ke depan, ini mengurangi impor sapi setengahnya dan berusaha meyakinkan konsumen bahwa industri lokal dapat mengisi kesenjangan saat harga naik - dan salah satu tingkat konsumsi daging per kapita terendah di Asia - jelas menunjukkan tidak mungkin.

Maju cepat ke proyek rel kereta cepat Bandung-Bandung senilai US $ 5,8 miliar yang didukung oleh China, Bandung, pernah dilihat sebagai contoh program infrastruktur ambisius Widodo dan sekarang terhenti karena masalah pembebasan lahan yang seharusnya sudah diramalkan.

Indonesian President Joko Widodo (second left) and China Railway Corp manager Sheng Guangzu (center) examine a high-speed-train model during a groundbreaking ceremony for the Jakarta-Bandung railway line in Walini, West Java province, on January 21, 2016. Photo: Reuters / Garry Lotulung Presiden Joko Widodo dan manajer China Railway Corp Sheng Guangzu (C) memeriksa model kereta berkecepatan tinggi pada upacara peletakan batu pertama untuk jalur Jakarta-Bandung pada tanggal 21 Januari 2016. Foto: Reuters / Garry Lotulung
Memulai itu bukan karena ingin mencoba. Widodo menghadiri upacara peletakan batu pertama pada bulan Januari 2016, hanya untuk melihat Menteri Transportasi Jonan Ignasius menghentikan proyek tersebut lima hari kemudian karena beberapa "masalah yang belum terselesaikan".

Widodo dan orang Tionghoa tidak geli. Pada bulan Juli, pada bulan yang sama, izin konstruksi untuk proyek tersebut akhirnya dikeluarkan, Ignasius - mantan kepala eksekutif kereta api yang dikelola oleh negara, Kareta Api - dipecat begitu saja.

Presiden seharusnya sudah mempelajari pelajarannya. Pada pertengahan 2015, dia telah memimpin pemecah-an dari pembangkit listrik Batang Batang yang didanai Jepang di Jawa Tengah senilai $ 4 miliar, hanya untuk menemukan petani setempat masih menolak untuk menjual sebidang tanah.

Pengadilan akhirnya memutuskan hal itu, namun perkeretaapian tersebut tetap tidak berjalan baik meski ada upaya Menteri Negara BUMN Rini Soemarno, yang baru saja tampil Juli lalu untuk mengadakan ground breaking lainnya - yang satu ini merupakan terowongan.

Akan tetapi, dibutuhkan banyak hal untuk mengalahkan keseluruhan keseluruhan kisah Freeport, yang dimulai dengan kesepakatan kerangka kerja tahun lalu yang pada saat itu merupakan kemenangan besar bagi pemerintah Widodo dalam memaksa perusahaan tersebut untuk menyetujui divestasi 51% sahamnya di anak perusahaannya .

Mungkin begitu, tapi sepertinya tidak ada yang memperhatikan bahwa iblis itu ada di cetakan kecil. Sebenarnya, media Indonesia gagal menunjukkan pada saat pertanyaan penting mengenai penilaian dan pengendalian manajemen belum diselesaikan.

Sedikit terkejut kemudian bahwa negosiasi berlanjut, diselingi sering kali dengan pernyataan meyakinkan oleh pejabat pemerintah senior bahwa kesepakatan final akhir hanya sekitar sudut. Sudah lama.

Sejauh ini, setidaknya ada empat tenggat waktu yang diberlakukan pemerintah, semuanya didasarkan pada perpanjangan izin Freeport yang memungkinkannya untuk terus mengekspor konsentrat tembaga dari tambang Grasberg dataran tinggi di Dataran Tinggi Papua. Yang berikutnya adalah di bulan Juni.

Menolak izin tersebut jelas akan merugikan keuntungan perusahaan, namun juga akan memotong secara mendalam pendapatan pemerintah dan, mungkin yang lebih penting, menyebabkan PHK pekerja yang dapat memicu kerusuhan di wilayah Papua yang saat ini sudah tidak stabil.

Dalam pertunjukan dan tayang terakhir, pemerintah minggu lalu secara seremonial menandatangani sebuah nota kesepahaman di mana ia akan menyerahkan 10% saham Freeport Indonesia yang masih perlu diperoleh ke pemerintah provinsi Papua.

Mesin spin pemerintah juga baru-baru ini beralih ke proyek gas alam Marsela di Indonesia bagian timur, yang untuk beberapa alasan, bahkan beberapa politisi senior Indonesia tidak dapat membayangkannya, Widodo ingin dikembangkan di sebuah pulau terpencil yang jarang dihuni.

Mitra usaha patungan Inpex dan Shell telah menyeret kaki mereka, dengan alasan bahwa hanya fasilitas lepas pantai yang masuk akal, mengingat medan di bawah laut dan kurangnya infrastruktur yang ada.

Dengan proyek yang tampaknya limbo, pemerintah mengumumkan awal bulan ini bahwa para mitra tersebut sedang mengerjakan rencana terperinci untuk pabrik darat yang akan selesai pada akhir tahun ini. Tellingly, tidak ada kabar dari salah satu perusahaan.

"Pejabat tersebut berbicara atas nama perusahaan, tanpa perusahaan mengetahui apapun tentang hal itu," kata seorang veteran minyak Indonesia. "Itu politik, tapi bagi saya sebagai industrialis, ini sangat mengganggu."

Raksasa minyak Prancis Total telah mempertahankan kesunyian yang sama dengan diam sejak perusahaan minyak Pertamina yang dikelola negara tersebut mengklaim bahwa perusahaan tersebut ingin kembali ke ladang gas Mahakham, yang harus ditinggalkannya ketika kontraknya berakhir pada Desember lalu.

Sebenarnya, dengan sedikit uang untuk mempertahankan Mahakham, pemerintahlah yang telah menawarkan Total bunga partisipasi 39% yang sedikit lebih tinggi untuk menariknya kembali sebagai mitra di lapangan selama lebih dari 40 tahun.

Widodo juga mengadopsi kecurigaan sapi Yudhoyono, bagian dari program swasembada ekonomi di mana, dengan sedikit perencanaan dan banyak angan-angan, Indonesia berharap bisa menghasilkan semua daging sapi, nasi, gula, jagung dan kedelai sendiri.

Rice planting, South East Asia. Petani Indonesia menanam padi. Foto: iStock / Getty Images
Pada tahun 2015, dengan bangga diumumkan bahwa proporsi impor daging sapi terhadap total konsumsi turun dari 31% menjadi 24%, tanpa ada yang mencatat bahwa orang Indonesia hanya makan 2,7 kilogram per tahun, tingkat per kapita terendah di wilayah ini.

Setahun kemudian, angka tersebut telah meningkat kembali menjadi 32% dan tahun lalu meningkat lagi menjadi 41% dengan harga daging sapi sebesar US $ 10 per kilogram dan pejabat mengetahui dengan jelas: bahwa target swasembada Widodo selama lima tahun adalah sekarang tak terjangkau

Sekali lagi, itu memiliki cincin akrab untuk itu. Dengan mengimpor beras, terlihat hampir sebagai kejahatan di beberapa tempat nasionalistik, pemerintah masa lalu sering dipaksa untuk mengakui (jika ada yang mendengarkan) bahwa kemaslahatan beras dalam swasembada Indonesia hanyalah mitos belaka.

Itu akan memiliki mantan Presiden Soeharto, yang berhasil mencapai swasembada beras pada awal tahun 1980an dengan perencanaan yang matang dan sejumlah program terkoordinasi, bergulir di dalam kuburannya.

Cepat atau lambat, asap dan cermin pasti akan terangkat untuk mengungkapkan realitas yang sulit.

http://www.atimes.com/article/widodo...de-hard-truths