Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, DEPOK -‎ ‎Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberi strategi kepada calon kepala guna terhindar dari serangan politik uang dan isu SARA dalam kontestasi Pilkada 2018.

"Bu Mega bukan hanya meminta kepala daerah untuk tidak money politik, tapi juga bagaimana caranya kepala daerah mengantisipasi segala kemungkinan dugaan upaya-upaya strategi money politik dan kapitalisasi isu SARA," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah di sela-sela acara pembukaan sekolah kepala daerah PDIP ke-6 di Wisma Kinasih, Depok, Minggu (28/1/2018).

Baca: Ketua KPU dan Bawaslu Naik Sepeda Motor Datangi Kantor Partai Politik Saat Verifikasi Faktual

Baca: ‎Pemilihan Penjabat Gubernur dari TNI atau Polri Pernah Dilakukan Ketika Zaman SBY

‎Menurutnya, kampanye hitam sering dialamatkan kepada PDIP dan ada pihak yang menuduh PDIP tidak ramah kepada Islam.

Bahkan dibilang merupakan partai menganut sistem komunis.

"PDIP itu partai politik berazaskan Pancasila, secara ideologis PDIP menjunjung tinggi sila Ketuhanan, kita semua diminta menjadi bangsa yang religius," tutur Basarah.

Baca: KPU Rapat Bahas Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Lima Partai Politik Sore Ini

Baca: Zulkifli Hasan Perintahkan Pengurusnya yang Tidak Hadir Saat Verifikasi Faktual Segera Menghadap KPU

‎Basarah menjelaskan, peserta sekolah calon kepala daerah tidak ada keistimewaan dari masing-masing orang meskipun dirinya merupakan seorang jenderal maupun kepala daerah yang masih aktif.

"Semuanya harus ikuti tata tertib, di ruang sekolah PDIP tidak ada pangkat jenderal, incumbent, semuanya sama statusnya kader partai yang statusnya siswa," ucap Basarah.

Sekolah partai calon kepala daerah PDIP hari ini merupakan angkatan ke-6 yang diikuti 91 orang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dimana siswanya akan diajakarkan berbagai hal selama 6 hari.


Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2...g-dan-isu-sara

---

Baca Juga :

- ‎Pemilihan Penjabat Gubernur dari TNI atau Polri Pernah Dilakukan Ketika Zaman SBY

- Pemuda Muhammadiyah: Jokowi Harus Batalkan Rencana Mendagri Angkat Perwira Polri Jadi PJ Gubernur

- Maju Pilkada, JR Saragih Dilepas Melalui Upacara Adat