PDIP menyerahkan sepenuhnya terhadap pemerintah terkait penunjukan 2 jenderal kepolisian menjadi penjabat (Pj) gubernur. Namun PDIP meminta para Pj gubernur harus menjaga netralitasnya.

"Kami tak intervensi pada penetapan pada proses Plt gubernur. Hanya saja, siapa pun yang ditugaskan harus menjaga independensi bahwa seluruh pemerintah, aparat birokrasi harus netral," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Sabtu (27/1/2018) malam.



PDIP lantas mengungkit sejarah zaman orba, yang di mana, menurut mereka, aparat dikerahkan untuk memenangkan suatu calon. Pengalaman itu yang tak ingin dilakukan PDIP jika menjadi partai pemerintahan.

"Itu sikap yang selalu dipegang PDIP karena kami punya pengalaman di masa lalu ketika aparat negara dikerahkan untuk memenangkan aparat yang berkuasa selama 32 tahun di orde baru," ucap Hasto.



Diusulkannya Irjen M Iriawan di Jabar dan Irjen Martuani di Sumut menimbulkan isu bahwa mereka dijadikan alat untuk memenangkan calon yang diusung PDIP. Isu tersebut dibantahkan Hasto.

"Selama ini di Banten, kemudian di beberapa daerah, proses Plt Gubernur sudah berjalan 2 kali yaitu tahun 2015 dan 2017 dan menunjukkan pemerintah mampu bersikap demokratis, netral. PDIP tak pernah mendorong alat negara jadi alat pemenangan. Kalau begitu, kami sudah menang di Banten," papar Hasto

https://news.detik.com/berita/d-3836...nangan-pilkada


kacau kalo wasit nyambi jadi pemain bayaran