TRIBUN-MEDAN.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeber data mengejutkan, pemerintah memberi subsidi sebesar triliunan rupiah yang dinikmati sejumlah perusahaan sawit berskala besar.
Subsidi ini timbal balik atas penjualan minyak kelapa sawit untuk campuran solar alias biodiesel.
Dan berdasarkan catatan KPK terdapat beberapa perusahaan yang memperoleh dana subsidi program biofuel periode Agustus 2015-April 2016.
Perusahaan itu adalah PT Wilmar Bionergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia, Musim Mas Grup, PT Eterindo Wahanatama, PT Anugerahinti Gemanusa, PT Darmex Biofuels, PT Pelita Agung Agrindustri, PT Primanusa Palma Energi, PT Ciliandra Perkasa, PT Cemerlang Energi Perkasa, dan PT Energi Baharu Lestari.

Berdasarkan hitungan BPDPKS rata-rata insentif dana biodiesel pada periode bulan Januari-Oktober 2017 sebesar Rp 4.054 per liter.
Apabila mengacu pada besaran tersebut, maka BPDPKS harus mengalirkan dana subsidi Rp5,7 triliun untuk kebutuhan insentif biodiesel selama periode kelima yakni November 2017-April 2018.

KPK menemukan pengendalian pungutan ekspor kelapa sawit yang belum efektif karena tak ada verifikasi yang baik.
"Perluasan penggunaan dana tersebut, terutama untuk pemanfaatan bahan bakar nabati. Jelas tidak sesuai dengan ketentuan Undang Undang Perkebunan," sebut juru bicara KPK, Febri Diansyah.
Kajian KPK tentang Pengelolaan Kelapa Sawit mencatat terdapat 11 perusahaan yang memperoleh dana subsidi untuk program biofuel periode Agustus 2015-April 2016.
Perusahaan itu adalah PT Wilmar Bionergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia, Musim Mas Grup, PT Eterindo Wahanatama, PT Anugerahinti Gemanusa, PT Darmex Biofuels, PT Pelita Agung Agrindustri, PT Primanusa Palma Energi, PT Ciliandra Perkasa, PT Cemerlang Energi Perkasa, dan PT Energi Baharu Lestari.
"Parahnya, subsidi ini salah sasaran dengan tiga grup usaha perkebunan mendapatkan 81,7% dari Rp3,25 triliun alokasi dana," kata Febri.
Dana pungutan terbesar diterima oleh PT Wilmar Nabati Indonesia yakni Rp1,02 triliun atau 31% dari total Rp3,2 triliun sementara biofuel yang diproses oleh perusahaan itu mencapai 330.139.061 liter.
Beberapa pejabat PT Wilmar tidak mengangkat telepon mereka ketika dihubungi BBC Indonesia.
Ditanya mengapa dana insentif mengalir ke perusahaan-perusahaan sawit, Deputi Menko Perekonomian Bidang Pangan dan Agribisnis, Musdalifah Machmud, menegaskan "karena yang punya industri adalah perusahaan".

Ini untuk menjaga harga minyak sawit tetap stabil, agar industri kelapa sawit tetap berkelanjutan".
Adakah porsi dana untuk petani?
Dikutip dari situs Mongabay, BPDPKS mengatakan target penyaluran dana pungutan ekspor sawit untuk re-planting atau penamanam kembali pada 2016 mencapai Rp1 triliun.
Adapun target 2016 dengan program peremajaan yang sedang proses mencapai 4.396 hektare dengan 2.140 petani dalam 12 koperasi pertanian, yang masing-masing, mendapatkan sokongan dana Rp25 juta per hektare.
BPDP juga andil dalam penelitian seiring peningkatan produksi turunan sawit dan peremajaan tanaman dengan dana riset Rp146 miliar pada tahun 2016 lalu.
Mansuetus Darto, Ketua Umum Serikat Petani Kepala Sawit (SPKS), mengklaim BPDPKS memang menyediakan dana untuk petani.
"Tapi itupun sulit bagi kami untuk mengaksesnya," kata Manseatus kepada BBC Indonesia.
"Kalau kami membuat proposal untuk peremajaan sawit, untuk re-planting misalnya, dana itu tidak akan langsung ke petani, tapi diserahkan dulu ke perusahaan di sekitar perkebunan. Karena nanti sebagai pelaksana, pelaku peremajaan sawit itu adalah perusahaan."
"Jadi tidak ada hak dalam konteks pengelolaan dan penguasaan terhadap kebun oleh petani. Tapi dikelola perusahaan, mulai dari penanaman sampai produksi," papar Manseatus.

http://medan.tribunnews.com/2018/01/19/kpk-ungkap-konglomerat-sawit-terima-subsidi-triliunan-rupiah-ini-datanya


TRIBUNNEWS.COM - Persoalan gizi buruk pada anak ternyata tak hanya melanda Agats, Kabupaten Asmat, Papua. Tapi juga terjadi di Tangerang, Banten, yang lokasinya tak jauh dari Ibu Kota.
Di Hari Gizi Nasional yang jatuh pada 25 Januari 2018, masih ada 25 anak di kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, yang mengalami kurang gizi.
Kurangnya asupan nutrisi saat ibu hamil dan pola makan yang salah saat masa tumbuh kembang anak, menjadi penyebab utama anak gizi buruk.
Meski divonis dokter Puskesmas Kronjo menderita kurang gizi sejak lahir, ternyata pengobatan yang ditempuh salah seorang pasien gizi buruk hanyalah kontrol ke Puskesmas setiap bulan.(*)

http://www.tribunnews.com/regional/2018/01/26/tak-jauh-dari-ibu-kota-di-tangerang-masih-ada-puluhan-anak-alami-gizi-buruk







Akhirnya babi ruko pesta pora makan pajak tiko......