Jakarta – Di tengah euphoria masyarakat tentang bitcoin yang semakin meningkat, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan pengumuman terkait bitcoin tersebut. Isi pengumuman BI itu menyebutkan, bahwa alat tukar virtual termasuk bitcoin yang tengah jadi perbincangan dunia itu, tidak diakui sebagai alat pembayaran sah di Indonesia.

Hal itu, seperti disebutkan dalam pengumuman tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang (UU) No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. “UU itu, menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah,” demikian siaran pers BI.

Dalam siaran pers yang diterima fakta.news, pada Sabtu (13/1) itu, BI menyatakan, betapa alat tukar virtual seperti bitcoin berisiko tinggi terhadap pencucian uang maupun pendanaan terorisme.

“Tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currency, serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan,” Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Agusman melalui keterangan pers resminya menerangkan.

Jual beli bitcoin, lanjut Agusman, bisa berdampak terhadap kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Karena itulah, BI pun mengimbau masyarakat untuk tidak jual beli bitcoin dan alat tukar virtual lainnya.

Sumber: https://fakta.news/berita/jual-beli-...bank-indonesia