Baru saja menjabat 100 hari kerja, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, telah menciptakan banyak kontroversi. Kebijakan yang diterapkannya dianggap justru tidak solutif bagi permasalahan di Jakarta.

Kita ingat belum ada sebulan mereka menjabat telah ada pencabutan mandat dari pendukungnya yang berprofesi buruh. Dua konfederasi besar mencabut kepercayaannya karena mereka telah ingkar janji untuk merealisasikan upah layak bagi buruh di Jakarta.

Bulan lalu, kebijakan penutupan Jalan Jatibaru di Tanah Abang menuai banyak kecaman. Dalam mengatasi permasalahan PKL mereka justru memberikan ruang pada badan jalan sehingga kendaraan umum tidak bisa melintas.

Praktis hal tersebut merugikan banyak pihak. Dari para sopir angkot hingga pedagang yang sudah ditata di dalam Pasar Tanah Abang. Akibatnya para sopit beberapa waktu lalu berdemo karena kebijakan itu tidak adil bagi mereka.

Selain banyak merugikan kepentingan rakyat, kebijakan dari Anies-Sandi dalam menata Jakarta banyak yang melanggar aturan. Misalnya terkait penutupan jalan tersebut.

Singkat kata, banyak kebijakan Anies-Sandi yang kontraproduktif dan melanggar peraturan yang sudah berlaku.

Oleh karena itu, masyarakat pun mulai resah dengan kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur baru tersebut. Suara arus bawah dari masyarakat saat ini sudah geram dan menginginkan Anies-Sandi diganti karena dianggap tidak mampu mengurus Jakarta.

Hal itu seperti yang disampaikan oleh massa dari Gardu Banteng Marhaen. Mereka meminta dan mendukung DPRD DKI Jakarta agar memanggil Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk menjelaskan berbagai kebijakannya melalui hak interpelasi.

Di saat yang bersamaan fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta memang sedang mendukung wacana hak interpelasi.

Hal di atas sangat wajar dan lumrah karena berbagai kebijakan Anies-Sandi memang sudah keterlaluan. Apa yang dilakukannya alih-alih menata kota menjadi maju dan bahagia warganya, justru sebaliknya, malah menimbulkan kemunduran bagi kota Jakarta.

Mereka menciptakan konflik baru yang melanggar aturan dan merugikan masyarakatnya sendiri. Bila itu diteruskan maka tak akan mungkin terwujud kota yang maju dan bahagia warganya.

Semua hanya tata kata saja, bukan memperbaiki tata kota. Dan tampaknya, warga Jakarta harus bersabar atas pilihan mayoritasnya sendiri.