WARTA KOTA, GAMBIR-Anies-Sandi sudah memimpin Jakarta selama 100 hari persis hari ini, Rabu (24/1/2018).

Janji kampanye sudah berubah menjadi program. Namun beberapa program diantaranya berbuah masalah.

Inilah 5 daftar masalah dari program Anies-Sandi :

1. DP nol rupiah yang bikin puyeng

Program ini merupakan salah satu pemenuhan janji kampanye Anies-Sandi.
Anies mendadak meresmikan ground breaking hunian DP nol rupiah tanpa konsep, skema, dan payung hukum yang jelas.

DPRD DKI juga tak diajak berkoordinasi sehingga anggota dewan mengaku bingung dengan bagaimana cara menjalankan program tersebut.

Komisi C DPRD DKI terpaksa menindaklanjutinya dengan memanggil sederet kepala dinas terkait pada Senin (29/1/2018).

Sekretaris Komisi C DPRD DKI, James Arifin Sianipar, mengaku anggota dewan masih abu-abu memandang program DP nol rupiah.

"Kami mau tanyakan semua nanti. Suratnya sudah diterima hari ini. Mudah-mudahan senin pekan depan mereka (dinas) datang ke kami," kata James kepada Wartakotalive.com di gedung DPRD DKI di Jalan Kebonsirih, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2018).

Dinas-dinas yang dipanggil antara lain Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD), Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Asisten Pembangunan, dan Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat.

Menurut James, dilihat dari RAPBD 2018, program DP nol rupiah sama sekali tak masuk.

"Ya nanti kalau mau dimasukkan di APBD perubahan 2018," ujar James.
Tapi James mengaku ragu rencana Anies membuat program itu bisa dicicil dengan bunga fixed atau 5 persen tiap bulan bisa berjalan.

"Kalau itu tak akan bisa. RPJMD-nya kan hanya 5 tahun," kata James.

Oleh karena itu James juga mau mengetahui detail mengenai rencana pembayaran bunga cicilan itu.

"Soal lahannya juga akan kami tanyakan besok. Betul-betul masih bingung kami ini soal program DP nol rupiah," ujar James.


2. Penataan Tanah Abang yang kontroversial

Penataan Tanahabang ala Anies-Sandi dimulai pada Jumat (22/1/2018).

Separuh jalan Jatibaru Raya ditutup dan dijadikan lokasi PKL berdagang.
Hasilnya pertentangan muncul dimana-mana.

Bahkan pihak Polda Metro Jaya meminta Anies-Sandi mengevaluasi kebijakan itu dan membuka kembali jalan tersebut untuk kendaraan.

Balaikota dan DPRD DKI Jakarta juga jadi sasaran aksi demo pengemudi angkot pada Senin (22/1/2018).

Sopir Angkot demo lantaran merasa dirugikan akibat penataan Tanah Abang.
Sementara Wagub DKI, Sandiaga Uno menyebut akan memindahkan PKL ke lokasi relokasi yang tengah dalam persiapan.

Lokasi itu berada di dekat Jalan Jatibaru Raya milik seorang pengusaha yang punya hubungan pertemanan dengan Sandi.


3. KJP Plus Sulit Dijalankan

Salah satu janji kampanye yang belum berjalan adalah KJP Plus.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta menemui beberapa kesulitan menjalankan program ini.

Sesuai konsep Anies-Sandi, KJP plus diarahkan bisa menjangkau warga Jakarta putus sekolah di usia pelajar dan mahasiswa.

Hal ini berbeda dengan KJP biasa yang hanya menyasar pelajar yang terdaftar di sekolah dan perguruan tinggi.

Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Bowo Irianto, mengatakan, masalah utama pihaknya adalah mendata warga Jakarta putus sekolah berusia pelajar.

"Nah itu kami tidak punya datanya. Makanya sekarang sedang dicari caranya," kata Bowo kepada Wartakotalive.com di Balaikota DKI, Selasa (23/1/2018).

Bowo mengatakan pihaknya kini terus duduk bersama gubernur dan wakil gubernur untuk mencari jalan keluar soal data tersebut.

"Pokoknya sekarang sedang kami bicarakan terus," kata Bowo.


4. Permohonan Pencabutan HGB Pulau Reklamasi

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melakukan 2 langkah yang dinilai berbenturan dengan aturan terkait penghentian pembangunan pulau reklamasi di Teluk Jakarta.

Langkah pertama yang dianggap berbenturan dengan aturan adalah penarikan 2 Raperda terkait reklamasi pulau dari pembahasan di DPRD DKI.

Sementara langkah kedua yang jadi gaduh adalah permohonan ke BPN untuk mencabut sertifikat HGB pulau D dan menunda pemberian sertifikay HGB pulau C dan G.

Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI, Ongen Sangadji menganggap penarikan Raperda dari pembahasan di dewan oleh Anies menyalahi aturan karena tak melalui rapat paripurna.

Sedangkan permohonan ke BPN untuk mencabut sertifikat pulau D tak sesuai aturan karena tak lewat prosedur semestinya.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempersilakan kepada Pemerintah Daerah DKI Jakarta menggugat mereka ke PTUN karena menolak permintaan pencabutan dan membatalkan penerbitan HGB di pulau reklamasi C, D, G.

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, mengatakan, siap membatalkan HGB pulau reklamasi yang sudah diterbitkan di Pulau D, bila PTUN mengabulkan gugatan Pemda DKI Jakarta.

"Karena itu putusan pengadilan yang punya kekuatan hukum, " katanya di Jakarta seperti dilansir Tribunnews.com, Rabu (10/1/2018).


5. Ok Oce yang Keluarkan Dana Besar Tapi Cuma Cuap-Cuap

Ok Oce merupakan janji kampanye Anies-Sandi yang paling cepat berbuah jadi program.

Tapi anggota Komisi B DPRD DKI, Nur Afni Sajim kemudian meledek program ini.

Afni menyebut program Ok Oce kebanyakan cuap-cuap dan jadi viral.

Ketika itu Afni menyoroti program Ok Oce angkatan pertama yang menghabiskam dana besar pada tahun 2017..

Program Ok Oce menghabiskan dana Rp 724,5 juta untuk 16 hari pelatihan.pada November dan Desember 2017.

Pelatihan digelar di 42 kecamatan di seluruh kota administrasi Provinsi DKI Jakarta. Total peserta sebanyak 2.430 orang dengan 106 narasumber.

Pelatihan digelar selama 12 hari di Bulan November, dan empat hari pada Desember.

Anggaran sebesar itu hanya untuk fokus pada program penciptaan wirausaha pemula.

Hal itu terlihat dalam lembaran paparan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan di Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Dalam lembaran itu disebutkan anggota Ok Oce dilatih dengan metode coaching berdasarkan kurikululum wirausaha Ok Oce.

Ada empat tahapan pembentukan wirausaha, antara lain pemula menuju mikro, mikro menuju kecil, kecil menuju menengah, dan menengah menuju besar
Angkatan pertama difokuskan untuk penciptaan wirausaha pemula lewat pelatihan selama 16 hari itu.

Kategori pemula menuju mikro ini merupakan tahap pembentukan mental wirausaha, mencari dan menguji ide usaha, serta membuat laporan keuangan dasar.

Untuk tahun 2018, Ok Oce digelontorkan dana dari APBD DKI sebesar Rp 82 milliar.

Kepala Dinas KUMKMP DKI Jakarta, Irwandi, mengatakan, dana itu akan digunakan membangun pusat pelatihan dan menggelar sederet pelatihan.