Koran Sulindo – Tahun 2018 dan tahun 2019 adalah tahun politik. Yang mengatakan ini bahkan Presiden Joko Widodo sendiri ketika diwawancarai di sebuah stasiun televisi, 20 Oktober 2017 lalu. “Saya dan menteri ingin fokus pada pekerjaan, karena harus banyak yang diselesaikan. Tapi, kita tidak menutup mata pada 2018-2019 adalah tahun politik,” kata Jokowi.

Pada tahun 2018 memang akan ada pemilihan kepala daerah serentak lagi. Akan halnya pada tahun 2019 akan diselenggarakan pemilihan anggota legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden.

Menurut beberapa survei, kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memuaskan sebagian besar masyarakat Indonesia. Hasil survei Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra) yang dirilis 3 Desember 2017, misalnya, memperlihatkan 52,1% responden menilai pemerintahan berjalan baik; 37% responden menilai Jokowi-JK mampu melakukan tugas pembangunan merata; 15% menganggap kepemimpinan mereka prorakyat, dan; 11% menilai pemerintah hampir tuntas memenuhi janji-janji kampanye.

Pada hari yang sama, lembaga survei Indo Barometer juga merilis hasil survei terbarunya. Dalam surveinya tersebut, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo mencapai 67,2%.

Sebelumnya, pada 11 November 2017, hasil survei ‎Poltracking memperlihatkan, 67,9% masyarakat Indonesia puas terhadap kinerja jalannya tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi. “Kemudian 69 persen masyarakat mengaku puas dengan program pembangunan infrastruktur pemerintahan Jokowi-JK, disusul dengan pelayanan kesehatan yang terjangkau dengan tingkat kepuasan 65 persen dan sektor pendidikan terjangkau 62 persen,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda.

Survei Poltracking juga memperlihatkan elektabilitas Jokowi mencapai 53,2%. Sementara itu, hasil survei Orkestra memperlihatkan elektabiltas Jokowi sebesar 24,38% dan survei Indo Barometer menunjukkan elektabilitas 34,9%.

Elektabilitas Jokowi memang masih unggul. Namun, perlu diingat, survei-survei itu dilakukan ketika Jokowi belum memiliki pesaing resmi. Jadi, kemungkinan besar, akan terjadi persaingan sengit pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 nanti.

Namun, terlepas dari itu, karena Indonesia adalah negara merdeka yang berdaulat, pemilihan presiden dan wakil presiden nanti haruslah dipastikan benar-benar lepas dari intervensi pemerintahan negara lain. Karena, biasanya, menjelang pemilihan presiden selalu saja muncul rumor bahwa siapa yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia bergantung pada para pemegang kekuasaan di Amerika Serikat dan juga komprador-kompradornya di sini.

Tak ada bukti-bukti valid, memang. Namun, kabar angin yang telah menyebar ke seantero Indonesia selama puluhan tahun itu tentu bukan tanpa dasar. Beberapa presiden kita diganti atau tak tak terpilih lagi setelah bersikap dan atau mengeluarkan keputusan yang tidak membuat “bahagia” Amerika Serikat.

Desas-desus itu sungguh sangat menyakitkan. Seakan, negara besar yang kemerdekaannya diperjuangkan dengan nyawa, darah, harta, dan air mata ini bak negara jajahan Amerika Serikat dan warga negara Indonesia tak ubahnya budak mereka.

Tentu saja, bukan cuma Amerika Serikat yang tak boleh mengintervensi, tapi juga negara-negara lain. Betapa memalukan dan sangat nistanya bangsa Indonesia yang merdeka dan mengaku berdaulat jika urusan pemimpin yang sangat penting ditentukan negara lain.

Jadi, siapa pun yang mencintai negeri ini, terutama pemerintah yang diberi amanah menyelenggarakan jalannya negara, mestinya berjuang untuk memastikan pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 berjalan tanpa intervensi dari negara mana pun. Juga harus bisa memastikan berlangsung secara jujur dan adil.

Setelah itu, siapa pun yang terpilih nanti harus dipastikan pula akan memperjuangkan sarana-sarana kemerdekaan rakyat. Bukan malah bikin gaduh dengan isu-isu yang tak penting dan lebih memperjuangkan kedaulatan golongan dan kelompoknya sendiri. [PUR]


Sumber berita :http://koransulindo.com/negara-merdeka-presidennya-bukan-boneka/