Buruh Tak Bisa Ikut DP Rumah 0 Rupiah, Ini Solusi Sandiaga
TS
kelazcorro
Buruh Tak Bisa Ikut DP Rumah 0 Rupiah, Ini Solusi Sandiaga
Spoiler for wan bango:
Quote:
Program rumah DP 0 rupiah yang digagas Gubernur Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno tidak bisa diikuti oleh semua kalangan. Untuk buruh, atau masyarakat yang memiliki penghasilan sebesar upah minimum provinsi DKI Jakarta tidak bisa ikut program ini.
"Tadi beberapa teman di Ciracas kayaknya nggak bisa masuk skema rumah 0 rupiah, karena pendapatan di bawah (persyaratan atau UMP),"ujar Sandiaga di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2018).
Warga yang bisa ikut program ini harus memiliki penghasilan mendekati Rp7 juta perbulan.
Meski begitu Pemerintah DKI tengah mencari solusi untuk pekerja yang gajinya sesuai UMP. Di antaranya membangunkan rumah susun sederhana sewa.
Nantinya, pekerja berpenghasilan UMP bisa menyewa unit rusunawa dengan harga terjangkau. UMP DKI tahun ini Rp3,6 juta perbulan.
"Dulu terpikirkan opsinya dibuatkan rusunawa, jadi mereka menyewa disitu, tapi konsepnya menyewanya itu mungkin yang jangka panjang sekali," kata Sandiaga.
Usulan ini sebelumnya juga pesudah disampaikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Agustino Darmawan.
"Sehingga di ujung penyewaan itu mereka mempunyai opsi untuk memeiliki dengan skema itu," katanya.
Rumah DP 0 rupiah baru mau dibangun di Klapa Village. Proyek yang dikerjakan Badan Usaha Milik Daerah Pembangunan Sarana Jaya ini nantinya akan ada 20 lantai dengan 703 unit. Diantaranya 513 tipe 36 dan 190 unit tipe 21. Harga per unitnya untuk yang tipe 36 adalah Rp320 juta, sedangkan tipe 21 Rp185 juta.
Pembelaan Anies-Sandi Saat Dicibir Soal Gagasan DP rumah Nol Rupiah
Quote:
Anies merasa idenya membantu warga Jakarta untuk memiliki rumah dipermasalahkan. Padahal rencana programnya itu merupakan upaya untuk memberikan keadilan bagi warga Jakarta. Anies tidak rela melihat warga Jakarta terkesan hanya boleh menyewa rumah. Karena itu Anies mengaku akan melakukan berbagai upaya demi bisa memberikan hunian kepada warga Jakarta. Termasuk mengubah aturan yang ada demi mewujudkan hunian untuk warga Jakarta. Dia berdalih, ini dilakukan demi keadilan seluruh warga ibu kota.
Anies menjelaskan program tersebut bukan merupakan penyediaan rumah secara fisik. Melainkan pengaturan pembiayaan dalam memiliki hunian bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Misalnya Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) dan Kredit Pembiayaan Apartemen (KPA).
"Ini bukan rumahnya tapi pembiayaannya, bisa macam-macam dalam bentuk akte rumah tapak ataupun rumah susun. Jadi jangan sampai diasosiasikan sebagai program buat rumah, tidak kami tidak buat rumah tapi pembiayaan. Nanti itu ada KPA, KPR dan lain-lain,"pembelaan Anies.
Anies menegaskan, programnya ini justru terobosan baru bila terpilih menjadi pemimpin Jakarta. Dia yakin dengan program ini, warga Jakarta bisa sejahtera dan memiliki rumah. Dia melihat ada ketidakadilan, sebab pembelian sepeda motor dan mobil bisa dimudahkan tetapi rumah tidak bisa. Menurutnya, gubernur harus bisa memberikan solusi untuk warganya. Salah satu permasalahannya adalah ketersediaan hunian untuk warga Jakarta. Sebab saat ini banyak warga Jakarta yang tinggal di Jakarta dengan menyewa.
