TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno terus memastikan lahan pembangunan rumah down-payment (DP) 0 rupiah bukan lahan yang bermasalah.
"Sekali lagi saya garis bawahin, sekali lagi clean and clear. Saya ulangi clean and clear (2 kali ngomongnya). Itu tolong di garis bawahi," ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2018).
Sandi menyatakan lahan seluas 1,5 Ha itu sebelumnya pernah dikerjasamakan PD. Pembangunan Sarana Jaya dengan pihak pengembang PT.Gemilang Usaha Terbilang (PT.GUT).
"Yang mangkrak itu adalah 1,5 hektar yang dikerjasamakan oleh Pembangunan Sarana Jaya sebelumnya (PT.GUT). Sebelumnya rumah DP 0 rupiah ini diluncurkan yang dibangun kemarin berada tepat di sebelahnya. Jadi tidak ada keraguan lagi (bangun rumah DP 0 rupiah," kata Sandi.
Sebelumnya penjelasanya lahan itu juga didapat dari Julianti Riyanti, Humas PD Pembangunan Sarana Jaya.
Saat dihubungi Tribunnews.com, PD Pembangunan Sarana Jaya memastikan lahan itu milik Pemerintah Provinsi dan tidak bermasalah.
"Lahan yang digunakan untuk pembanguan Rumah DP 0%, adalah lahan milik BUMD DKI jakarta PT .Pembangunan Sarana Jaya," kata Julianti, di Jakarta, Sabtu (20/1/2018).
Julianti menjelaskan keseluruhan tanah milik Pemprov DKI yang berada di Pondok Kelapa, Jakarta Timur itu 2,9 Ha.
Ujar Julianti, 1,4 Ha lahan untuk lahan pembangunan program DP 0 rupiah.
Sedangkan, 1,5 Ha lahan pernah dikerja samakan dengan pihak swasta, yakni lahan yang direncanakan untuk pembangunan Apartemen Pondok Kelapa Village.
Spoiler for biar ga kepanjangan:
Bermula Dari Cuitan Netizen
Program andalan kampanye Anies-Sandi atau program rumah 0 rupiah baru saja dimulai pada Kamis (18/1/2018) lalu.
Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswesdan meresmikan groundbreaking atau meletakan batu pertama pada proyek pembangunan itu.
Diketahui, lokasi pembangunan tepat berada di sebelah TPU Pondok Kelapa, Jalan H Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur.
Polemik kemudian berkembang di media sosial.
Dari cuitan seorang netizen di twitter, yang mempertanyakan kejelasan nasib uang pelunasan apartemen.
Diduga lokasi pembangunan program rumah DP 0 rupiah bermasalah dan merugikan banyak konsumen.
Konsumen merasa telah memesan dan membayar uang untuk mendapatkan property berupa apartemen Pondok Kelapa Village dengan jargonnya "Best Affordable Living".
Namun, hingga tahun ke-4, kejelasan pembangunan apartemen itu belum kunjung menemui titik terang.
Selain untuk pembangunan tiga tower apartamenyang masing-masing memiliki 2.000 unit hunian, investasi itu dialokasikan untuk pembangunan berbagai fasilitas pendukung bagi para penghuninya.
“Realisasi Pondok Kelapa Village diharapkan bisa menunjang pembangunan di Jakarta Timur yang sedang digiatkan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat. Di sini, kami mengambil peran dengan memanfaatkan lahan 3,75 hektare untuk membangun lingkungan hunian yang tertata dan terjangkau oleh masyarakat,” kata Direktur Gemilang Usaha Terbilang (GUT) FB Ajie Sutrisno di sela-sela Pondok Kelapa Village (PKV) Funbike, Minggu (12/5/2013).
Kompleks seluas 3,75 hektar itu direncanakan terdiri daritiga menara apartemen. Dan, masing-masing menara apartemen diproyeksikan memiliki kapasitas sebesar 2 ribu unit hunian.
Saat ini, kata Presiden Direktur PT GUT Anas Bafen, untuk tower pertama telah terjual hampir 40% dari total 1.000 unit. Untuk tower pertama dan sejumlah infrastruktur penunjang, investasi yang dibutuhkan sekitar Rp 250 miliar. “Dari jumlah tersebut, sebanyak 70% berasal dari Bank DKI dan sekitar 30% dari ekuitas GUT,” kata dia.
Masih yakin itu lahan bebas sengketa ?
0
3.1K
Kutip
35
Balasan
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
