Memasuki tahun 2018, suhu pertarungan politik semakin panas. Mengingat Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden akan dilangsungkan bersamaan dalam 15 bulan ke depan.

Menyongsong itu, berbagai spekulasi pun bertebaran di media sosial. Paling menarik tentunya soal strategi dan taktik yang akan dilakukan pihak Istana saat ini.

Melihat perkembangan politik akhir-akhir ini, dimana Presiden Joko Widodo mengangkat Sekjen Partai Golkar Idrus Marham sebagai Menteri Sosial banyak pengamat politik yang mengaitkannya sebagai langkah bidak Jokowi untuk mengatur siasat pada Pilpres mendatang.

Tak hanya itu, langkah Jokowi untuk mempertahankan Airlangga Hartarto juga dianggap sebagai bagian dari taktik tersebut. Posisi Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar dianggap dapat mengamankan dukungan partai tersebut pada Jokowi untuk Pilpres, sekaligus menaikkan daya tawar mantan Walikota Solo itu di hadapan PDIP.

Berbagai spekulasi di atas menjadi hal lumrah dalam tahun politik saat ini. Namun, kita harus pahami bahwa itu hanyalah pandangan subyektif para pengamat politik saja. Kebenaran informasi itu sendiri belum tentu bisa dipertanggungjawabkan.
Pasalnya, keterangan dari Istana sendiri menyebutkan bahwa pelantikan Idrus Marhan merupakan kebutuhan untuk melengkapi struktur kabinet pasca Mensos sebelumnya mengundurkan diri. Selain itu juga didukung dengan kemampuan manajerial Idrus Marham terkait isu kesejahteraan sosial yang dianggap mumpuni.

Hal tersebut tak perlu dikaitkan dengan isu manuver Pilpres 2019 karena Presiden Jokowi sendiri hingga saat ini fokusnya masih bekerja untuk melayani rakyat Indonesia, bukan menyusun strategi pemenangan Pilpres.

Begitu juga dengan masih ditempatkannya Airlangga Hartarto di pos Menteri Perindustrian. Itu didasarkan pada kemampuan dan keahlian Ketum Golkar tersebut di bidang industri nasional.

Dengan demikian, sebagaimana disebutkan di atas, analisa para pengamat politik itu hanya pandangan subyektifnya saja. Kita tak perlu menerka-nerka sesuatu yang belum pasti kebenarannya. Akan lebih baik bila para pengamat politik itu memberikan pendidikan politik agar masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya dalam berwarga negara.

Untuk itu, kita sebaiknya tak mudah termakan isu spekulasi seperti di atas. Selain tak bisa dijadikan pegangan, juga bisa berpotensi menyebarkan desas-desus yang tidak benar. Itulah awal mula gangguan stabilitas politik nasional.