TEMPO.CO, Jakarta - Sepekan terakhir program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan meluncurkan hunian rumah vertikal alias rusun DP 0 rupiah menuai polemik di masyarakat.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai kebijakan rusun DP 0 rupiah itu melanggar aturan. Terutama soal talangan bunga cicilan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sampai 20 tahun. "Kepala daerah dilarang menganggarkan program melebihi masa jabatannya," kata Prasetyo di Jakarta, Jumat, 19 Januari 2018.

Adapun aturan yang dilanggar Anies, menurut Prasetyo, adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 sebagai perubahan kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Prasetyo mengatakan, dalam Pasal 54 A ayat 6, disebutkan penganggaran kegiatan tidak boleh melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah.

"Kepala daerah enggak bisa bikin program yang pembiayaannya sampai 20 tahun," kata dia.

Namun Anies Baswedan memastikan program rumah DP 0 rupiah akan tepat sasaran untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dia memastikan warga yang telah membeli rumah ini, tidak bisa lagi menjualnya ke tangan kedua.

Anies mengatakan aturan tersebut akan tertulis jelas dalam aplikasi permohonan pembelian rumah DP 0 rupiah. "Jadi kalau Anda sudah memiliki rumah ini, maka tidak bisa dijual lagi," kata dia di Balai Kota, Jakarta, Jumat, 19 Januari.

https://fokus.tempo.co/read/1052351/berujung-ke-mana-gaduh-rusun-dp-nol-rupiah-anies-baswedan

sakarepmulah cuk,wong yg milih bodoh kaneh cuk makanya luh menang cuk