5 Ciri Program Hunian DP Nol Rupiah Tak Jelas Perencanaannya


Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menjelaskan sebuah program yang baik direncanakan dari 3 hal.
Antara lain kajian, konsep, perencanaan, dan eksekusi yang matang.
"Kan begitu garis-garis umum cara membuat kebijakan publik yang baik," kata Trubus.
Tapi untuk program DP nol rupiah Anies-Sandi, Trubus menilai program itu tak lahir dengan garis-garis umum kebijakan yang baik.





1. Konsep hunian plin-plan
Trubus yakin semua warga Jakarta ingat betul konsep hunian yang ditawarkan Anies-Sandi ketika kampanye.
"Ingat, dulu konsep yang ditawarkan adalah rumah tapak," ujar Trubus.
Tapi di tengah jalan konsep hunian berubah dari rumah tapak ke rumah lapis.
Lalu begitu peresmian ground breaking, kata Trubus, Anies justru meresmikan hunian apartemen milik PD Sarana Jaya.
"Ini menunjukkan sejak awal konsepnya tak dipikirkan secara matang," ujar Trubus.

2. Nama program berubah-ubah
Trubus juga mengingatkan nama program ini terus berubah-ubah.
Hal itu mengindikasikan tak matangnya kajian, pemikiran, dan konsep.
Trubus mengingatkan pada awalnya nama program ini adalah DP rumah nol persen.
Lalu muncul tanggapan dari berbagai pihak, kemudian diubah menjadi DP nol rupiah.
"Ini menunjukkan ketidakkonsistennya pemahaman konsepnya," ujar Trubus.
3. Tak punya payung hukum
Menurut Trubus, program rumah DP nol rupiah juga tak memiliki kajian hukum yang jelas.
Hal itu, kata Trubus, kelihatan dari tak adanya payung hukum sampai dengan Anies meresmikan ground breaking hunia DP nol rupiah Klapa Village.
Akibatnya perencanaan mensubsidi bunga 5 persen yang sudah digembor-gemborkan terancam gagal.
Menurut Trubus, rencana subsisi bunga 5 persen oleh Anies cenderung melanggar aturan Menteri Dalam Negeri, yakni Permendagri No. 21/2011 (sebagai perubahan kedua Permendagri No. 13/2006) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Artinya Gubernur DKI Jakarta tidak bisa merancang program Rusun yang pembiayaannya sampai 20 tahun," ujar Trubus.
Apabila kajian dan perencanaannya jelas, kata Trubus, hal semacam itu tak perlu terjadi.
4. Sasaran program berubah-ubah
Trubus mengatakan, awalnya program rumah DP 0 rupiah untuk masyarakat berpenghasilan antara Rp 7 hingga Rp 10 juta.
Kemudian diralat menjadi warga kelas menengah ke bawah yang berpenghasilan total rumah tangga maksimal hingga Rp 7 juta per bulan.
Hal ini menunjukkan sasaran program yang sejak awal tak dipikirkan secara matang.
5. Tak konsultasi ke DPRD
Lebih lanjut, kata Trubus, program DP nol rupiah juga dilakukam tanpa berkonsultasi dengan DPRD DKI.
Akibatnya sejumlah anggota dewan masih bingung dengan skema program DP nol rupiah.
"Saya belum tahu juga seperti apa. Karena belum pernah disampaikan secara detail," kata Pandapotan Sinaga, anggota Komisi D DPRD DKI.(*)


http://wartakota.tribunnews.com/2018/01/21/5-ciri-program-hunian-dp-nol-rupiah-tak-jelas-perencanaannya?page=all


dagelan kagak ada kelarnya cuk