- Beranda
- Berita dan Politik
Salah kaprah FLPP Gubernur Anies di program rumah DP 0 rupiah
...
TS
dishwala
Salah kaprah FLPP Gubernur Anies di program rumah DP 0 rupiah
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi melakukan ground breaking Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur Kamis (18/1) lalu. Pembangunan hunian vertikal ini disebut akan jadi pilot project realisasi program kampanye duo Anies-Sandi down payment (DP) 0 rupiah.
Klapa Village yang akan dibangun selama 1,5 tahun mendatang ini akan menjual dua tipe unit yaitu tipe 21 yang akan dijual seharga Rp 185 juta, dan tipe 36 dijual seharga Rp 320 juta.
Gubernur Anies Baswedan saat seremoni ground breaking Klapa village program DP 0% kelak akan menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
"Semuanya dengan FLPP. kemudian FLPP itu artinya dengan skema 1% lalu yang 1% nya dari kita. jadi pembiayaan dp-nya menjadi 0% karena yang 1% disediakan lewat APBD," kata Anies.
Di sini problem muncul, FLPP tak bisa diartikan sesederhana demikian. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) 21/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, FLPP dikelola oleh Kementerian PUPR melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP).
Sementara dana yang dikelola berasal dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti pun mempertanyakan klaim Gubernur Anies yang mengatakan akan menggunakan skema FLPP.
"Dana FLPP yang disalurkan oleh PPDPP diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Kalau Pemda DKI menyampaikan akan membentuk badan layanan usaha daerah (BLUD), dan gunakan FLPP, perlu ditanya apa dasar hukumnya?" Kata Lana saat dihubungi KONTAN, Kamis (18/1).
Untuk penyaluran dana tersebut, Anies mengatakan akan membentuk BLUD yang akan mengelola proses pendaftaran pemohon, hingga penyaluran dana.
"Mudah-mudahan bulan April kita sudah selesai BLUD, dan nanti BLUD ini yang akan mengelola proses penerimaan, pendaftaran bagi warga yang ingin mendapatkan rumah di proyek ini, juga di proyek lainnya," sambung Anies.
Selain soal kewenangan, FLPP juga tak serta merta memberikan skema dengan DP 1%. Dalam beleid yang sama, penetapan uang muka dilakukan oleh bank pelaksana. "DP 1% adalah 'gimmick' Bank BTN bukan program pemerintah," kata Lana.
Anies mengatakan, saat ini Pemprov DKI masih akan fokus menggandeng BUMD miliknya yaitu Bank DKI. "Untuk saat ini dengan Bank DKI saja, sejauh ini Bank DKI cukup," katanya kepada KONTAN, Kamis (18/1) malam di Balai Kota.
Sekadar informasi, untuk tahun ini, PPDPP telah menandatangani PKO dengan 42 bank pelaksana untuk target penyaluran dana FLPP untuk 42.236 unit rumah. Sementara dana yang disalurkan senilai Rp 4,5 triliun ditambah dana dari PT Sarana Multigraha Finansial (SMF) sebesar Rp 3 triliun.
Bank DKI sendiri dapat jatah untuk menyalurkan 437 unit rumah dari perjanjian kerja sama operasional (PKO) dengan PPDPP. Agustinus Widodo Mulyono, Direktur Bisnis Bank DKI mengatakan akan mencari sumber dana baru bagi penyaluran program DP 0 Rupiah.
"KPR perlu objek yang dibiayai dan kemarin baru ground breaking. Langkah Bank DKI adalah menyiapkan sumber dana FLPP dan sudah disetujui oleh PUPR melalui PPDP," katanya saat dihubungi KONTAN, Jumat (19/1).
Meski demikian ia enggan merinci lebih lanjut berapa potensi dana yang dibutuhkan. "Tunggu saja programnya, Pemprov juga sedang susun Peraturan Gubernur terkait," lanjutnya.
http://regional.kontan.co.id/news/salah-kaprah-flpp-gubernur-anies-di-program-rumah-dp-0-rupiah
NASBUNG KAING2 KEGIRANGAN PADAHAL BELUM TENTU DISETUJUI BI, DPRD DAN MENDAGRI. ITUPUN KALO JADI BARU 1,5 TAHUN LAGI 700 UNIT. PFFTT..
AHOK AJE BANGUN 18 REBU UNIT RUSUNAWA BIASA AJA TUH
Di masa Ahok menjabat sebagai gubernur, Pemprov DKI Jakarta merencanakan membangun 50 ribu unit hunian rumah susun (rusun) di seluruh wilayah Ibukota hingga 2017. Ini ditujukan antara lain untuk menampung warga yang tempat tinggalnya digusur. Menurut data Pemprov DKI, sepanjang tahun 2015 tercatat 18 ribu unit rusun telah dibangun di 10 wilayah Jakarta.
http://www.bareksa.com/id/text/2016/04/19/ahok-anti-rakyat-miskin-dan-pembela-orang-kaya-bagaimana-menurut-data/13146/analysis
NIH TANTANGAN RUSUN LAPIS GAJI MIN 4JT MAX 7 JT PROGRAM SI NGARAB BAHLUL
[spoiler]
Anies Dinilai Langgar Permendagri jika Tanggung Bunga DP 0 Rupiah
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, Anies bisa melanggar peraturan menteri dalam negeri jika bunga cicilan sebesar 5 persen ditanggung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Kepala daerah dilarang menganggarkan program melampaui masa jabatannya," ujar Prasetio ketika dihubungi, Jumat (19/1/2018).
Prasetio mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 sebagai perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Di situ disebutkan, penganggaran kegiatan tidak boleh melewati masa jabatan kepala daerah.
"Kepala daerah enggak bisa bikin program yang pembiayaannya sampai 20 tahun," ujar Prasetio.
http://megapolitan.kompas.com/read/2018/01/19/16123881/anies-dinilai-langgar-permendagri-jika-tanggung-bunga-dp-0-rupiah[/spoiler]
[spoiler]
Menteri PU dan Perumahan Rakyat: KPR Subsidi Saja Masih Ada DP
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pun angkat bicara mengenai hal tersebut. Baginya, kredit pemilikan rumah (KPR) tanpa uang muka alias down payment (DP) merupakan kebijakan yang berpotensi melanggar aturan.
Dengan pertimbangan itu, menteri yang punya tanggungjawab menyediakan perumahan murah bagi masyarakat ini menjelaskan, bahkan program KPR subsidi yang dicanangkan pemerintah lewat program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) saja tetap mengenakan uang muka.
"Ada regulasinya, BI sudah bantah. Saya financing memang tidak menguasai, kalau ditanya itu ya menurut BI sudah membantah. Karena kalau yang bersubsidi saja ada uang muka 1%, jadi kalau 0% pelanggaran menurut BI," kata Basuki, usai acara peluncuran program KPR BTN Mikro di Wisma Perdamaian, Kota Semarang Jawa Tengah, Jumat (24/2/2017).
Hal senada diungkapkan Direktur Utama BTN, Maryono. Ia mengatakan uang muka 0% tidak diperbolehkan. "Namanya uang muka 0% itu sebetulnya tidak diperbolehkan regulator di Indonesia," tandasnya.
Bahkan dalam program KPR BTN Mikro yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ada uang muka 1% bagi yang melakukan pembelian rumah pertama. Sedangkan untuk renovasi rumah atau pembangunan rumah, uang muka minimal 10%.
"Angsuran bisa harian, bulanan, tahunan. Harian, Rp 15 ribu per hari, hampir sama dengan beli motor," pungkas Maryono.
Syarat pengajuan KPR BTN Mikro ada beberapa, antara lain tergabung dalam komunitas pedagang atau koperasi dan merupakan binaan Kementrian Koperasi dan UKM. Usaha yang dimiliki sudah berjalan 1 tahun. Kemudian sudah menabung di BTN minimal 3 bulan. Produk tabungan ditawarkan BTN sesuai kemampuan debitur yaitu Tabungan Cermat yang gratis administrasi dengan setoran minimal Rp 10 ribu.
"Uang muka disa menggunakan dari tabungan karena sebelum mengajukan, mereka menabung dulu," tandasnya.
https://finance.detik.com/properti/3431400/menteri-pu-dan-perumahan-rakyat-kpr-subsidi-saja-masih-ada-dp[/spoiler]
Klapa Village yang akan dibangun selama 1,5 tahun mendatang ini akan menjual dua tipe unit yaitu tipe 21 yang akan dijual seharga Rp 185 juta, dan tipe 36 dijual seharga Rp 320 juta.
Gubernur Anies Baswedan saat seremoni ground breaking Klapa village program DP 0% kelak akan menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
"Semuanya dengan FLPP. kemudian FLPP itu artinya dengan skema 1% lalu yang 1% nya dari kita. jadi pembiayaan dp-nya menjadi 0% karena yang 1% disediakan lewat APBD," kata Anies.
Di sini problem muncul, FLPP tak bisa diartikan sesederhana demikian. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) 21/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, FLPP dikelola oleh Kementerian PUPR melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP).
Sementara dana yang dikelola berasal dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti pun mempertanyakan klaim Gubernur Anies yang mengatakan akan menggunakan skema FLPP.
"Dana FLPP yang disalurkan oleh PPDPP diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Kalau Pemda DKI menyampaikan akan membentuk badan layanan usaha daerah (BLUD), dan gunakan FLPP, perlu ditanya apa dasar hukumnya?" Kata Lana saat dihubungi KONTAN, Kamis (18/1).
Untuk penyaluran dana tersebut, Anies mengatakan akan membentuk BLUD yang akan mengelola proses pendaftaran pemohon, hingga penyaluran dana.
"Mudah-mudahan bulan April kita sudah selesai BLUD, dan nanti BLUD ini yang akan mengelola proses penerimaan, pendaftaran bagi warga yang ingin mendapatkan rumah di proyek ini, juga di proyek lainnya," sambung Anies.
Selain soal kewenangan, FLPP juga tak serta merta memberikan skema dengan DP 1%. Dalam beleid yang sama, penetapan uang muka dilakukan oleh bank pelaksana. "DP 1% adalah 'gimmick' Bank BTN bukan program pemerintah," kata Lana.
Anies mengatakan, saat ini Pemprov DKI masih akan fokus menggandeng BUMD miliknya yaitu Bank DKI. "Untuk saat ini dengan Bank DKI saja, sejauh ini Bank DKI cukup," katanya kepada KONTAN, Kamis (18/1) malam di Balai Kota.
Sekadar informasi, untuk tahun ini, PPDPP telah menandatangani PKO dengan 42 bank pelaksana untuk target penyaluran dana FLPP untuk 42.236 unit rumah. Sementara dana yang disalurkan senilai Rp 4,5 triliun ditambah dana dari PT Sarana Multigraha Finansial (SMF) sebesar Rp 3 triliun.
Bank DKI sendiri dapat jatah untuk menyalurkan 437 unit rumah dari perjanjian kerja sama operasional (PKO) dengan PPDPP. Agustinus Widodo Mulyono, Direktur Bisnis Bank DKI mengatakan akan mencari sumber dana baru bagi penyaluran program DP 0 Rupiah.
"KPR perlu objek yang dibiayai dan kemarin baru ground breaking. Langkah Bank DKI adalah menyiapkan sumber dana FLPP dan sudah disetujui oleh PUPR melalui PPDP," katanya saat dihubungi KONTAN, Jumat (19/1).
Meski demikian ia enggan merinci lebih lanjut berapa potensi dana yang dibutuhkan. "Tunggu saja programnya, Pemprov juga sedang susun Peraturan Gubernur terkait," lanjutnya.
http://regional.kontan.co.id/news/salah-kaprah-flpp-gubernur-anies-di-program-rumah-dp-0-rupiah
NASBUNG KAING2 KEGIRANGAN PADAHAL BELUM TENTU DISETUJUI BI, DPRD DAN MENDAGRI. ITUPUN KALO JADI BARU 1,5 TAHUN LAGI 700 UNIT. PFFTT..
AHOK AJE BANGUN 18 REBU UNIT RUSUNAWA BIASA AJA TUH
Di masa Ahok menjabat sebagai gubernur, Pemprov DKI Jakarta merencanakan membangun 50 ribu unit hunian rumah susun (rusun) di seluruh wilayah Ibukota hingga 2017. Ini ditujukan antara lain untuk menampung warga yang tempat tinggalnya digusur. Menurut data Pemprov DKI, sepanjang tahun 2015 tercatat 18 ribu unit rusun telah dibangun di 10 wilayah Jakarta.
http://www.bareksa.com/id/text/2016/04/19/ahok-anti-rakyat-miskin-dan-pembela-orang-kaya-bagaimana-menurut-data/13146/analysis
NIH TANTANGAN RUSUN LAPIS GAJI MIN 4JT MAX 7 JT PROGRAM SI NGARAB BAHLUL
[spoiler]
Anies Dinilai Langgar Permendagri jika Tanggung Bunga DP 0 Rupiah
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, Anies bisa melanggar peraturan menteri dalam negeri jika bunga cicilan sebesar 5 persen ditanggung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Kepala daerah dilarang menganggarkan program melampaui masa jabatannya," ujar Prasetio ketika dihubungi, Jumat (19/1/2018).
Prasetio mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 sebagai perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Di situ disebutkan, penganggaran kegiatan tidak boleh melewati masa jabatan kepala daerah.
"Kepala daerah enggak bisa bikin program yang pembiayaannya sampai 20 tahun," ujar Prasetio.
http://megapolitan.kompas.com/read/2018/01/19/16123881/anies-dinilai-langgar-permendagri-jika-tanggung-bunga-dp-0-rupiah[/spoiler]
[spoiler]
Menteri PU dan Perumahan Rakyat: KPR Subsidi Saja Masih Ada DP
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pun angkat bicara mengenai hal tersebut. Baginya, kredit pemilikan rumah (KPR) tanpa uang muka alias down payment (DP) merupakan kebijakan yang berpotensi melanggar aturan.
Dengan pertimbangan itu, menteri yang punya tanggungjawab menyediakan perumahan murah bagi masyarakat ini menjelaskan, bahkan program KPR subsidi yang dicanangkan pemerintah lewat program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) saja tetap mengenakan uang muka.
"Ada regulasinya, BI sudah bantah. Saya financing memang tidak menguasai, kalau ditanya itu ya menurut BI sudah membantah. Karena kalau yang bersubsidi saja ada uang muka 1%, jadi kalau 0% pelanggaran menurut BI," kata Basuki, usai acara peluncuran program KPR BTN Mikro di Wisma Perdamaian, Kota Semarang Jawa Tengah, Jumat (24/2/2017).
Hal senada diungkapkan Direktur Utama BTN, Maryono. Ia mengatakan uang muka 0% tidak diperbolehkan. "Namanya uang muka 0% itu sebetulnya tidak diperbolehkan regulator di Indonesia," tandasnya.
Bahkan dalam program KPR BTN Mikro yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ada uang muka 1% bagi yang melakukan pembelian rumah pertama. Sedangkan untuk renovasi rumah atau pembangunan rumah, uang muka minimal 10%.
"Angsuran bisa harian, bulanan, tahunan. Harian, Rp 15 ribu per hari, hampir sama dengan beli motor," pungkas Maryono.
Syarat pengajuan KPR BTN Mikro ada beberapa, antara lain tergabung dalam komunitas pedagang atau koperasi dan merupakan binaan Kementrian Koperasi dan UKM. Usaha yang dimiliki sudah berjalan 1 tahun. Kemudian sudah menabung di BTN minimal 3 bulan. Produk tabungan ditawarkan BTN sesuai kemampuan debitur yaitu Tabungan Cermat yang gratis administrasi dengan setoran minimal Rp 10 ribu.
"Uang muka disa menggunakan dari tabungan karena sebelum mengajukan, mereka menabung dulu," tandasnya.
https://finance.detik.com/properti/3431400/menteri-pu-dan-perumahan-rakyat-kpr-subsidi-saja-masih-ada-dp[/spoiler]
0
5K
35
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
671.2KThread•41.1KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru