Sejak Republik ini didirikan, para penggagasnya telah memilih bahwa demokrasi merupakan sistem politik yang disepakati. Para founding fathers kita adalah para pejuang demokrasi untuk rakyat.

Hal itu didasari oleh keyakinan bahwa hanya melalui sistem politik demokrasi-lah, suara rakyat bisa ditegakkan. Di saat bersamaan, rakyat juga bisa mengontrol secara langsung pemerintahan yang berkuasa. Hakikatnya itulah kekuasaan yang berasal, oleh, dan untuk rakyat.

Keyakinan dan pilihan rasional para pendiri bangsa tersebut dilatarbelakangi oleh konteks kolonial, dimana rakyat jajahan tidak memiliki kekuasaan ekonomi dan politik sama sekali. Gagasan demokrasi merupakan antitesa dari kondisi saat itu. Para pendahulu kita ingin menjadikan rakyat Indonesia benar-benar merdeka dan memiliki kekuasaanya sendiri.

Namun, tampaknya gagasan dasar seperti itu tak begitu dipahami oleh generasi penerus bangsa saat ini. Banyak dari generasi sekarang justru mempertanyakan gagasan sistem politik yang menempatkan kekuasaan pada tangan rakyat tersebut. Salah satunya Hatta Taliwang.

Mantan anggota DPR dari Fraksi PAN tersebut mempertanyakan signifikansi demokrasi pada kepemimpinan nasional, kesejahteraan rakyat, dan kedaulatan rakyat atas sumber daya alam Indonesia. Bahkan ia juga mempertanyakan apakah demokrasi bisa memajukan bangsa dan negara ini.

Meski bersifat pertanyaan--pertanyaan tanpa jawaban, namun framming yang ingin dihadirkan dikesankan kuat ingin mengganti sistem demokrasi saat ini. Apakah kita ingin kembali lagi pada sistem otoritarian sebagaimana masa Orde Baru dulu?

Sistem demokrasi Indonesia saat ini memang diakui banyak kekurangannya. Ia belum ideal. Namun, sistem ini harus dipegang kuat-kuat dan dipertahankan agar tidak bergeser ke arah titik ekstrem monarki atau kekuasaan yang otoriter. Bila ada kekurangan bukan berarti kita harus runtuhkan demokrasinya, melainkan perbaiki itu.