Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto tak ambil pusing dengan langkah Presiden Joko Widodo yang mengangkat Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar menjadi menteri di Kabinet Kerja. Padahal, hal itu bertentangan dengan ucapan Jokowi yang menyebutkan pejabat Menteri tidak boleh rangkap jabatan.

“Hak prerogratif presiden. Sehingga presiden tentunya mempunyai kewenangan penuh dalam memilih siapa yg menjadi Menteri-menteri, maupun yang menjadi pembantu presiden setaraf menteri,” ujarnya di DPR RI, Kamis (18/1/2018).

Memang, langkah Jokowi yang mengangkat Idrus Marham yang notabene Sekjen Golkar dan menggantikan Khofifah Indar Parawansa menuai kritik. Berbeda hal dengan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Agus, semua pejabat presiden memiliki gaya kepemimpinannya masing-masing.


Karena itu, antara pejabat presiden yang menjabat dengan sebelumnya tak dapat disamakan. Bahkan dibanding-bandingkan. Namun demikian, terpenting dari semua pejabat presiden dalam menjalankan pemerintahan adalah output-nya.

“Kalau Pak SBY kita tahu sendiri, dia dua kali berturut-turut (menjadi presiden, red),” pungkas Wakil Ketua DPR itu.@putera

Sumber : https://www.lensaindonesia.com/2018/...-demokrat.html