Adanya mahar politik dalam Pilkada Serentak 2018 diungkapkan lagi oleh pasangan John Krisli dan Maryono.

John Krisli-Maryono sebelumnya berencana mengikuti Pilkada Palangkaraya. Namun, langkah pasangan ini gagal karena tak bersedia membayar mahar politik itu.

John dan Maryono pun telah membeberkan hal ini kepada Panwaslu, Selasa 16 Januari 2018 malam.

"Saya ke sini bersama Maryono memenuhi undangan (Panwaslu) untuk berdiskusi dan menyampaikan apa yang saya rasakan berkaitan dengan mahar politik," ujar Jhon, saat tiba di Panwaslu Palangkaraya, Selasa malam.

Dalam pertemuan itu, ungkap John, ia menceritakan kronologi masalah yang menimpanya hingga akhirnya gagal mengikuti pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palangkara 2018.

John mengaku diminta oleh Partai Gerindra di Palangkaraya untuk membayar uang satu kursi sebesar Rp 350 juta, agar mendapat rekomendasi partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu. Di DPRD Kota Palangkaraya, Gerindra memiliki 4 kursi, sehingga total uang yang harus dikeluarkan Rp 1,4 miliar.

Tak hanya Gerindra, ia juga harus membayar uang kursi ke PPP sebesar Rp 1 miliar. PPP memiliki dua kursi di DPRD Kota Palangkaraya.

Tapi John, yang merupakan Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, mengaku menolak permintaan itu.

"Saya tidak mau memberikan uang itu dan saya hanya memberikan uang Rp 500 juta untuk Partai Gerindra. Rinciannya untuk saksi Rp 350 juta dan Rp 150 juta untuk uang pembinaan partai," beber John.

Namun nyatanya John tak mendapat rekomendasi itu. Sehingga uangnya dikembalikan oleh partai Rp 350 juta. Sisanya, Rp 150 juta belum diberikan.

"Kami minta kepada Gerinda untuk segera mengembalikan sisa uang kami.Sedangkan untuk PPP kami belum ada berikan dana itu," katanya.

Meski mengalami hal ini, John dan Maryono belum berkeinginan melaporkan kasus ini ke kepolisian. Ia lebih memilih menjadikannya pelajaran dan mengambil hikmahnya.

"Kami mengungkapkan kasus ini sejujur hati kami dan kami rasakan sendiri," kata John.

Menanggapi pemaparan John, Ketua Panwaslu Palangka Raya Endrawati menegaskan, pihaknya akan melakukan kajian mengenai laporan John Klisl.

"Yang jelas kami akan segera melakukan rapat pleno untuk menindaklanjuti laporan ini," ujar Endrawati.