Pemerintah Tekan Angka Kemiskinan Turun Jadi 9,5%

Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah optimistis untuk mengejar target tingkat kemiskinan menjadi 9,5% sampai 10% atau sesuai dengan target pembangunan ekonomi yang tercatat dalam APBN 2018.

Angka kemiskinan di Indonesia turun menjadi 10,12% atau menjadi 26,58 juta orang per September 2017 dari posisi Maret tahun yang sama sebesar 10,64% atau 27,77 juta orang.

"Saya pikir angka kemarin 10,12% yang dirilis BPS per September adalah modal awal yang bagus untuk kita bisa mencapai tingkat kemiskinan single digit," kata Bambang di Kantornya, Jakarta, Kamis (4/1/2018).

Baca juga: Pemerintah Optimistis Tingkat Kemiskinan RI Turun, Begini Caranya


Bambang menyebutkan, pada 2018 ini masih banyak yang harus dikerjakan oleh pemerintah untuk terus menekan tingkat kemiskinan. Upaya yang tetap dilakukan adalah menyalurkan bantuan sosial dengan tepat sasaran terutama terkait program beras sejahtera (rastra), mulai dari waktu, jumlah, dan penerima.

"Jadi semakin kita bisa memperbaiki tepat sasaran tadi, dari semua bantuan pemerintah kpd masyarakat, itu akan mempercepat penurunan laju kemiskinan," tambah dia.

Angka kemiskinan per September 2017 yang mengalami penurunan juga masih berpusat di Indonesia Timur, yakni antara Maluku dan Papua dengan persentase 21,23% dari total jumlah penduduk miskin.

Sedangkan yang terendah di Kalimantan dengan 6,18%, Sumatera sebesar 10,44%, Jawa sebesar 9,38%, Silawesi sebesar 10,93%, dan Bali dan Nusa Tenggara sebesar 14,17%.

Baca juga: Jokowi Minta Kemiskinan di Kota dan Desa Terus Dikurangi


Jika dilihat dari jumlah penduduk miskin, Jawa masih mendominasi dengan jumlah 13,94 juta orang dan terendah di Kalimantan dengan jumlah 0,98 juta atau 980.000 orang. Untuk Sumatera berjumlah 5,97 juta orang, Sulawesi berjumlah 10,93 juta orang, Bali Nusa Tenggara berjumlah 2,06 juta orang, dan Maluku-Papua berjumlah 1,52 juta orang.

Bambang menuturkan, upaya pemerintah menekan tingkat kemiskinan di Indonesia Timur yakni mulai dari memperluas akses administrasi bagi masyarakat Papua dan Maluku, lalu penyaluran rastra tepat sasaran, hal itu juga berlaku untuk mengurangi kemiskinan di perkotaan.

"Kemiskinan perkotaan itu kan juga terkait dengan bantuan pemerintah tepat sasaran tadi. Tidak hanya beras, selain beras, ada kesehatan dan pendidikan, itu juga harus diperbaiki tepat sasarannya, plus yang listrik," ungkap dia.

Baca juga: Dapat Rp 81,7 T, Wilayah Timur RI Belum Keluar dari Kemiskinan


Tidak hanya itu, ke depan juga pemerintah harus terus memperbaiki sistem bantuan pangan non tunai (BNPT) yang disalurkan melalui perbankan. Pasalnya, tantangan bagi pemerintah adalah mendorong 10% masyarakat yang hidupnya di bawah garis kemiskinan.

"10% itu hanya bisa diangkat mendekati atau bahkan melewati garis kemiskinan kalau bantuannya benar-benar sampai ke mereka, oleh karena itu kita perlu terus memperbaiki data, verifikasi, keakurasian, karena hanya dengan itu mereka bisa diangkat," jelas dia.

Dengan upaya yang telah disiapkan pemerintah, Bambang optimistis angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2018 terus mengalami penurunan bahkan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam APBN 2018, yakni sebesar 9,5% sampai 10%.

Apalagi, pencairan anggaran dana desa untuk program cash for work atau padat karya cash sudah bisa dilakukan pada bulan ini sebesar 20% dari Rp 60 triliun. Serta, penyaluran rastra juga sudah bisa dilakukan awal tahun ini.

"Jadi dengan capaian 10,12% itu kan lebih rendah, ini momentum bagus untuk mencapai target. Tapi, kalau kita tidak hati-hati ya kita khawatir nanti Maret naik lagi," kata dia.

"Untuk kemiskinan kita atasi dengan lebih banyak perbaikan pelayanan dasar seperti status hukum, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar seperti sanitasi dan air bersih. Itu yang lebih penting, plus yang langsung seperti kartu sehat dan kartu pintar," tutup dia. (hns/hns)https://m.detik.com/finance/berita-e...-turun-jadi-95

2018: 1,2 Juta Keluarga Miskin akan Dapat Bansos Rastra
http://kabar24.bisnis.com/read/20180...-bansos-rastra

Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial beras sejahtera (bansos rastra) pada bulan ini untuk 1,2 juta kepala keluarga yang tergolong miskin di seluruh Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan instansi terkait lainnya seperti Bulog menggelar rapat mengenai hal ini di Gedung Kementerian Koordinator PMK, Selasa (16/1).

Meneri Koordinator PMK Puan Maharani mengatakan, bantuan ini akan disalurkan oleh Bulog mulai 25 Januari mendatang. Bansos rastra akan disalurkan dalam bentuk beras.

“Jadi, si penerima tidak perlu membeli bahan pokok lainnya seperti yang bisa dilakukan oleh penerima BPNT [bantuan pangan non tunai]. Karena ini peruntukannya berbeda,” kata Puan Maharani menjawab wartawan usai rapat, Selasa (16/1/2018).

Menurut Puan, skema penyaluran bansos ini berbeda dengan pemberian rastra subsidi. Adapun perbedaan bansos rastra dengan subsidi rastra yaitu, jika subsidi rastra maka si penerima wajib membayar harga tebus Rp1.600 per kilogram (kg) untuk beras yang diterima. Sementara bansos rastra, karena bentuknya bantuan sosial maka penerima tidak perlu lagi membayar 












ternyata mudah mengentaskan kemiskinan kasih bantuan beras.
Autogakmiskin 1,2jt

Bener2 briliant

Salam 2periode

Garis kemiskinan ump terendah itu kisaran 390rb sedangakan dki permaret cuma 536rb

jadi klo konsumsi kamu 600ribu di dki alias diatas gkm plus gknm kamu bukan miskin lagi