JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin menata ulang kawasan Kampung Akuarium. Dia ingin membangun selter atau semacam tempat bernaung untuk warga setempat yang masih bertahan di atas puing-puing penertiban di sana.

Namun, bagaimana status hukumnya? Apalagi, dulu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri yang membongkar bangunan liar di Kampung Akuarium karena permukiman di sana ilegal.

Saat ditanya mengenai hal itu, Anies tidak menjawab dengan spesifik.

"Kami akan tata ulang wilayah itu. Jadi, akan ada penataan ulang yang melibatkan dinas terkait dengan hukumnya, tata kotanya," kata Anies di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (2/11/2017).

Baca juga: Dulu Dibongkar Ahok, Kini Anies Akan Bangun Selter untuk Warga Kampung Akuarium

Saat masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, revitalisasi kawasan Kampung Akuarium terhenti. Sebab, ada aset budaya yang ditemukan di kawasan tersebut.
Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, lagi-lagi Anies tidak menjelaskan detail rencana penataannya, apakah Kampung Akuarium akan dijadikan permukiman kembali atau tetap dijadikan kawasan wisata bahari.

"Ada konsepnya. Namun, saya tidak cerita konsep sekarang. Saya mau cerita saat action saja nanti," ucapnya.

Hanya saja, Anies memastikan konsep penataan Kampung Akuarium akan berbeda dengan sebelumnya. Anies mengatakan, urusan teknis juga akan dibicarakan lebih lanjut dengan warga setempat.

"Dua minggu depan kami bicarakan rencananya, tetapi saya tidak mau cerita rencana dulu, deh," kata Anies.

http://megapolitan.kompas.com/read/2017/11/02/11102661/ditanya-status-lahan-kampung-akuarium-jawaban-anies

Kan sudah jelas, sejak kampanye ASU mengutamakan keberwkwkkan, bukan mengutamakan hukum. sedangkan indonesia adalah negara hukum. sangat ironis sekali ternyata gubernur jakarta tidak mengutamakan hukum. berarti ASU tidak setuju kalau negara indonesia berdasarkan uud1945 atau hukum.