MEDAN - Komisi D DPRD Medan akan kembali mengingatkan Pemko, untuk mengawal program normalisasi sungai tahun ini.

Sebab diketahui, setiap tahun anggaran normalisasi sungai ini selalu dialokasikan, namun di tahap pelaksanaan cenderung gagal.

"Memang, apa yang disampaikan Bappeda itu benar. Artinya setiap tahun ada dianggarakan untuk normalisasi sungai di Kota Medan. Hanya saja kita tidak tahu di mana kendalanya selama ini," kata Sekretaris Komisi D DPRD Medan, Salman Alfarisi, Senin (15/1/2018).

Ia menjelaskan, pelaksanaan pekerjaan normalisasi sungai ini ada di Badan Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II.

Konektivitas pekerjaan ini yang menurutnya tidak berjalan maksimal, mengingat DPRD selaku lembaga pengawas kesulitan berkoordinasi, dikarenakan bukan bagian dari mitra instansi vertikal tersebut.

Baca: DPRD Medan Hapuskan Tarif Parkir Progresif, Begini Reaksi Warga Pusat Pasar

"Ini juga saya pikir menjadi satu kendalanya, sehingga problem banjir yang dirasakan warga Kota Medan tidak kunjung dituntaskan,"ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Pihaknya, lanjut Salman, akan coba membuat penekanan saat pembahasan soal evaluasi anggaran dan kinerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Medan. Sehingga, program normalisasi sungai di Kota Medan benar-benar dapat terwujud di tahun 2018.

"Sebenarnya, DPRD sudah sangat serius soal program normalisasi sungai ini. Seperti saat raker akhir tahun itu kita turut undang pihak BWSS II, bagaimana sebenarnya solusi mengatasi persoalan banjir terhadap warga yang tinggal di daerah aliran sungai (DAS). Tapi memang, karena BWSS bukan bagian dari mitra kerja kita, kendalanya di situ," terangnya.

Baca: SAH, Tarif Parkir Progresif di Pusat Pasar Medan Dihapuskan, Segini Tarif Barunya

Namun yang terpenting daripada itu, menurut Salman, pemko, pemprovsu dan pemerintah pusat harus memberikan perencanaan lebih besar dari sekadar normalisasi sungai. Sebab itikad Pemko Medan saja yang tiap tahun menganggarkan normalisasi sungai, tidak didukung atau direspons cepat pemprov dan pusat. Dengan begitu, sambung Salman, tentu akan sulit terealisasi.

"Semestinya pemprov dan pusat menyambut itu dengan cepat. Ini baru program normalisasi saja belum jelas kapan terlaksana, gimana mau buat perencanaan lebih besar untuk Kota Medan. Padahal, sebenarnya Pemko sendiri sudah punya itikad baik memohonkan anggaran tersebut tiap tahun," pungkasnya(*)

http://medan.tribunnews.com/2018/01/...alisasi-sungai
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIasa itu lae, kearifan lokal putera daerah sumut. anggaran ada, belanja ada, hasil TAK ADA

Anggaran normalisasi kali ada, pengeluaran ada, hasilnya perumahan TA1KARTA SEI TAIK DELI yg gratis listrik air malah berkembang pesat, malah meluas

anggaran kebersihan ada, iuran kebersihan ormas okp ada, petugas sampah TAK ADA

Anggaran saberpungli ada, pengeluaran ada, hasil nya preman tetap malak 24jam di semua jalan, termasuk di seberang mapolsek medan kota

dst

Kearifan lokal dan etos kerja putera daerah sumut, yang penting 3 lobang hepi2 lae (lobang mulut, lobang anak, lobang fantat)

Waspadati sumutisme di propinsi anda

[URL="https://S E N S O Rb9YxBUbmgw"]Petisi Tiga Roda eh Lobang[/URL]

#SABERPUNGLISUMUTHOAX