[img]beras-bulog[/img]


Law-Justice.co - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menolak klaim pemerintah bahwa Indonesia surplus beras. Faktanya justru bertentangan dengan yang diumumkan ke masyarakat.

‘’Kami sudah menginstruksikan ke-31 perwakilan kami di seluruh provinsi untuk melakukan survei dari 10-12 januari 2018. Hasilnya stok beras nasional pas-pasan dan tidak merata. Ada beberapa daerah mempunyai stok melimpah, tapi dibeli daerah lain yang kekurangan,’’ kata Pimpinan ORI Alamsyah Saragih di kantor Ombudsman, Jakarta, pada senin (15/1/2018).

‘’Kami sarankan pemerintah untuk hentikan pembangunan opini tentang surplus dan kegiatan perayaan panen yang berlebihan. Karena ini membuat optimisme semu, tidak konkret, dan memicu ketidakpercayaan publik dikemudian hari,’’ tambahnya.

Pimpinan ORI Ahmad Alamsyah Saragih juga menyayangkan sikap dua menteri yang terkesan tidak akur dan menjatuhkan marwah pemerintah.

‘’Kalau impor beras, menteri pertanian takut programnya dianggap gagal. Tapi kalau tidak impor dan harga dibiarkan naik, menteri perdagangan yang gagal. Akhirnya Menteri Koordinator bidang Perekonomian dilewati. Negaca macam apa ini? Malu kita. Saya kira para menteri bisa duduk bersama, jangan saling egois,’’ cetus Alamsyah.


(Muhammad Mu'alimin\Reko Alum)