Menkes Nila F. Moeloek (tengah) bersama Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf (kanan) mendapat penjelasan dari Direktur Utama PT. Bio Farma Juliman (kiri) saat meninjau produksi vaksin dan serum di ruangan pengemasan PT. Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (13/1/2018)
Kementerian Kesehatan menyatakan grafik tren kasus difteri yang dilaporkan menunjukkan penurunan. Sepanjang 2017 mencapai 954 kasus, dengan kematian sebanyak 44 kasus atau 4,61 persen. Angka itu lebih kecil dibanding rata-rata kematian di dunia yang mencapai 5 sampai 10 persen.

Untuk memperkuat pencegahan penyebaran difteri, Nila Moeloek mengusulkan agar siswa yang akan masuk sekolah memperlihatkan buku catatan imunisasi. Tetapi rekam jejak imunisasi ini tidak digunakan untuk menolak siswa. Anak yang belum lengkap imunisasinya akan diberi vaksin terlebih dahulu, dan tetap bisa bersekolah.

"Jangan dianggap belum imunisasi tidak boleh sekolah, tentu tidak. Kami mendorong agar mereka melakukan imunisasi," ujarnya dikutip LKBN Antara (h/t Republika).

Menurutnya, usulan tersebut sudah disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, dan disetujui. Namun, ia menyatakan untuk tahap selanjutnya perlu proses untuk pembuatan peraturan-peraturan sebelum diimplementasikan di lapangan.

Dalam kunjungannya, bersama Dede Yusuf, Ketua Komisi IX DPR-RI ke fasilitas produksi vaksin Bio Farma di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (13/1/2018), Nila mencontohkan peraturan yang diterapkan sejumlah negara bila menerima siswa dari negeri asing.

"Begitupun jika putra-putri kita sekolah ke luar negeri akan diminta daftar kelengkapan imunisasi, dan (bahkan) jika tidak terpenuhi tidak akan diterima sekolah di sana," ujarnya.

Beberapa negara yang tengah melakukan eradikasi terhadap penyakit tertentu, memang menerapkan aturan tersebut secara ketat. Universitas tertentu, bahkan menanyakan riwayat imunisasi BCG, Hepatitis B, MMR atau campak, Cacar Air, DPT, serta polio.

Keuntungan lain pelaksanaan imunisasi saat masuk sekolah, menurut Nila, bisa meningkatkan cakupan imunisasi dasar, serta menyosialisasikan pentingnya imunisasi kepada orang tua. Ia berharap bisa mengatasi masalah immunity gap.

Selama ini, KLB difteri terjadi karena immunity gap, yakni kesenjangan atau absennya kekebalan di kalangan penduduk di suatu daerah. Kekosongan kekebalan ini menyebabkan akumulasi kelompok yang rentan terhadap difteri, karena tidak mendapat imunisasi atau tidak lengkap imunisasinya.

Mereka yang rentan ini, berpeluang terserang difteri dan mengancam komunitas di sekitarnya. Apalagi bila banyak warga lain di sekitarnya yang belum diimunisasi.
Kasus difteri mulai menurun
Menurut pemantauan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), telah terjadi penurunan jumlah laporan kasus difteri. Kasus difteri selama 2017 terjadi di 170 kabupaten/kota yang tersebar di 30 provinsi. Memasuki 2018, belum ada penambahan pelaporan kasus.

"Pada 2018 tak ada penambahan kabupaten/kota yang melaporkan adanya KLB difteri," kata Menteri Kesehatan, Nila Moeloek dalam KBR, Jumat (12/1/2018).

Penurunan ini diklaim berkat pelaksanaan Outbreak Response Immunization (ORI). Dari 170 kabupaten/kota yang dilanda KLB difteri pada 2017, pada Januari 2018 menurun menjadi 85 kabupaten/kota. ORI rencananya dilakukan tiga tahap, pada Desember 2017, Januari 2018, dan Juli 2018.

Pada pertengahan Desember atau minggu ke-50, tercatat ada 79 kasus. Setelahnya, menurun pada minggu ke-51 dan ke-52, berturut-turut menjadi 34 dan 33 kasus.

Pada 1-9 Januari 2018, Kemenkes mencatat terdapat 14 kasus difteri dan tidak ada kasus meninggal. Belasan kasus itu berasal dari 11 kabupaten/kota di empat provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Lampung.

Dijelaskan dalam siaran pers Kemenkes, setiap laporan kasus difteri adalah suspek, bukan positif difteri. Setiap kasus yang dilaporkan baik dari Puskesmas atau rumah sakit ditindaklanjuti dengan investigasi, apakah pasien pernah diimunisasi difteri sebelum sakit.

Petugas kesehatan kemudian melakukan pengambilan spesimen dengan usap hidung dan usap tenggorok untuk konfirmasi kasus apakah positif atau negatif difteri. Bila kasus terkonfirmasi positif, penderita akan dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Orang-orang yang pernah kontak dengan pasien pun dipantau.

Ihwal kesiapan pasokan vaksin yang mengandung difteri untuk 2018, termasuk kesiapan pasokan untuk program ORI dan Program Imunisasi Nasional, pasokan dinilai terjamin. Selama ini Bio Farma mampu memproduksi vaksin difteri untuk program ORI, Program Imunisasi Nasional, bahkan untuk kebutuhan ekspor.

Direktur Utama Bio Farma, Juliman, mengatakan untuk sementara telah dilakukan pengalihan pasokan ekspor vaksin yang mengandung difteri demi mencukupi kebutuhan dalam negeri. Untuk vaksin lainnya seperti campak, polio, dan sebagainya, Bio Farma masih dapat memenuhi kebutuhan ekspor.

Hal ini ditegaskan Dede Yusu. Menurut dia, hasil kunjungan ke Bio Farma menunjukkan ada jaminan Bio Farma untuk menjaga ketersediaan vaksin difteri. "Jika di luar ada yang menyatakan bahwa vaksin langka, hal ini dikarenakan adanya proses distribusi," ujarnya.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...ftaran-sekolah

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Diplomasi saling balas Turki dengan AS

- Ketika petani menagih janji swasembada pangan

- Jadwal persiapan Pemilu 2019 terancam molor