Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo mengkritik kebijakan impor beras 500.000 ton yang diambil oleh Kementerian Perdagangan.

"Kebijakan impor yang dilakukan Mendag akan semakin menyengsarakan petani dan tidak sejalan dengan nawacita presiden Joko Widodo," kata Firman dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/1/2018).



Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar ini menilai, impor beras tersebut terlambat dan dipaksakan. Sebab, Oktober adalah musim tanam dan Januari sudah panen raya yang puncaknya pada bulan Febuari.

Dari data yang didapatnya, Firman menegaskan bahwa surplus beras sudah dapat dicapai dan dipertanggungjawabkan. Per Januari 2018 stok beras masih ada dimana-mana. Bahkan harga beras menjelang natal tahun baru juga dapat terkendali.

Sebagai anggota Komisi IV DPR, Firman mengaku selalu melakukan koordinasi dan monitoring baik ditingkat pasar dan petani.

Firman juga mengaku sudah melakukan klarifikasi ke Menteri Pertanian Amran Sulaiman, apakah benar akan terjadi kekurangan stok beras.

"Dan pernyataan kementan bahwa stok pangan nasional lebih dari cukup. Bahkan dijelaskan bahwa pada bulan Januari dan puncaknya Februari akan terjadi panen raya di wilayah tertentu," kata Firman.

Firman mengatakan, kebijakan impor ini jelas bertentangan dengan UU Pangan. Harusnya, impor baru dilakukan apabila produk nasional tidak cukup. Itu pun harus dapat rekomendasi dari Kementerian Pertanian.



"Kejanggalan berikutnya adalah kebijakan diambil setelah melakukan rapat dengan para pelaku dagang tengkulak. Padahal semua kita tahu bahwa mafia pangan selama ini adalah mereka-mereka juga," kata Firman.

Seharusnya, menurut Firman, Mendag harus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian lebih dulu bukan dengan pelaku dagang. Oleh karena itu, Firman sangat kecewa dan mengecam keras kebijakan Mendag Enggartiasto Lukita ini.

"Ini memalukan menunjukkan bahwa tidak profesional," ujarnya.

kolam