La Nyalla yang merupakan mantan ketua PSSI ini gagal maju di Jatim karena mengaku di palak Rp 40 Miliar. (jawaPos.com)

JawaPos.com - Tubagus Daniel Hidayat yang dikenal sebagai sahabat dekat sekaligus Ketua Tim pemenangan La Nyalla Mattalitti, mengungkapkan proses permintan uang dari kader Gerindra berinisial F kepada dirinya.

F disebut Tubagus, meminta uangan sebesar Rp 150-170 miliar, agar La Nyalla yang merupakan mantan Ketua Umum PSSI tersebut mendapat rekomendasi sebagai calon Gubernur Jawa Timur.

"Saat itu oknum tersebut telepon pakai Whatsapp, saya tidak bisa merekam pakai telepon. Tapi kebetulan ada teman yang berinisiatif merekam (menggunakan telepon berbeda,red). Nah bahasanya, 'kalau mau rekomendasi bawa saja uang kes Rp 150-170 miliar, saya akan antar ke Prabowo, beres'," ujar Tubagus saat mendampingi La Nyalla, pada konferensi pers yang digelar di Jalan Soepomo, Jakarta Selatan, Kamis (11/1).



Tubagus yang juga merupakan seorang pengusaha itu, mengaku sudah meganggap La Nyalla sebagai kakak itu mengaku pihaknya telah menerbitkan cek senilai Rp 70 miliar.

Namun baru bisa dicairkan pada 27 April 2018, saat mendekati pembayaran bagi saksi yang ditugaskan mengawal di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) nantinya. Sementara oknum tersebut menginginkan agar uang diserahkan secara tunai.

"Kami buat cek senilai Rp 70 miliar, tapi baru on 27 April 2018, karena mendekati pembayaran saksi. Jadi dana sudah ada, cuma kami kosongkan dulu,” ujarnya.

Tubagus juga mengungkapkan, diri sebenarnya sayang sama partai Gerindra dan Ketua Umunya Prabowo Subianto. Tapi oknum F itu mengancam (kalau soal permintaan mahar diungkap ke publik,red). Dia menyatakan di belakangnya ada ketua asosiasi advokat.

“Tapi ini kami punya bukti 13 rekaman," katanya.

Pengusaha yang memilih pensiun dini dari TNI ini juga mengklaim pihaknya telah mentransfer uang senilai Rp 6 miliar dan sudah masuk ke Hambalang.

"Mas La Nyalla dimintakan uang total Rp 6 milar, itu sudah masuk ke Hambalang. Saya ada bukti SMS dan WA. Oknum itu juga minta dana untuk survei, itu sekali survei Rp 300 juta,” paparnya.

Kemudian, lanjut Tubagus, ada juga calon bupati di Jatim yang dimintai Rp 3 miliar dalam bentuk dollar Singapura.

“Uangnya hilang Rp 1 miliar (tidak kembali karena gagal direkomendasikan,red). Sisanya saya tagih, oknum itu bilang nanti berurusan dengan inisial 'M' di DPP (Gerindra,red)," katanya.

Tubagus menegaskan, dugaan permintaan mahar tak hanya terjadi di Jatim. Tapi juga di Jawa Barat.

"Kebetulan saya juga biayai teman (maju Pilkada,red) di Jabar. Kami siap membiayai yang penting perjanjian tak korupsi. Nah, saya di-SMS dan minta tolong ini (konferensi pers dugaan adanya mahar,red) jangan dulu dilaksanakan. Tapi sebagai WNI saya punya hak untuk menuntut agar uangnya dikembalikan," pungkas Tubagus.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan tidak pernah ada permintaan uang puluhan miliar dari Ketua Umum Prabowo Subianto kepada La Nyalla Mahmud Mattalitti, agar diberikan rekomendasi sebagai cagub Jawa Timur.

"Saya kira kalau dari Pak Prabowo tidak ada. Saya tidak pernah mendengar dan menemukan bukti semacam itu," kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/1).

Menurutnya, kalau misalnya dipertanyakan kesiapan untuk menyediakan dana pemilu yang digunakan La Nyalla sendiri, itu sangat mungkin.

Dia mengatakan, tentu logistik di dalam sebuah pertarungan seperti pilkada sangat dibutuhkan.

"Saya kira bukan untuk Pak Prabowo apalagi Gerindra. Saya kira itu lebih kepada persiapan yang bersangkutan. Misalnya calon yang bersangkutan tidak mempunyai logistik yang cukup menghadapi pilkada yang sangat besar kebutuhan-kebutuhannya," katanya.

Fadli mencontohkan, misalnya di Jatim ada lebih 30 kabupaten, tentu dana yang dibutuhkan cukup besar. Dana itu dipergunakan untuk melakukan pertemuan, perjalanan, konsumsi dan sebagainya.

Belum lagi untuk saksi-saksi dengan jumlah TPS sangat besar, gerakan relawan dan sebagainya.
"Jadi saya kira wajar, tapi bukan untuk kepentingan pribadi, kepentingan partai, tapi kepentingan yang bersangkutan," ujar Fadli.

Jadi, Fadli kembali menegaskan bahwa bukan untuk kepentingan Prabowo. "Tapi, kalau disebut untuk saksi saya kira wajar," katanya.