Liputan6.com, London - Parlemen Inggris menetapkan peraturan baru untuk pegawainya selama bekerja di kantor. Peraturan ketat tersebut diberlakukan terhadap penggunaan internet perkantoran.

Kini, seluruh akses internet di parlemen dilabeli "Not Safe for Work" atau "Tidak Aman untuk Kerja".

Aturan tersebut mulai diterapkan mulai tahun ini setelah sebuah investigasi menemukan fakta mengejutkan.

Penyelidikan yang dilakukan oleh British Press Association menemukan, sebanyak 24.473 perangkat yang menggunakan jaringan parlemen Inggris digunakan untuk mengakses situs pornografi pada akhir 2017.

Asosiasi tersebut mendapat data jaringan parlemen melalui permintaan Freedom of Information. Selama 160 hari penyelidikan, seluruh data dicatat, termasuk data pascapemilu yang jatuh di bulan Juni dan Oktober 2017.

Investigasi itu dilakukan setelah Perdana Menteri Inggris Theresa May meminta mantan Menteri Luar Negeri Damian Green untuk mengundurkan diri pada bulan Desember 2017, menyusul tuduhan adanya temuan situs pornografi di komputer kantornya pada tahun 2008.

Neil Lewis, mantan detektif Scotland Yard, mengatakan kepada BBC bahwa dia terkejut menemukan sejumlah gambar porno di komputer kantor Green.

"Komputer yang berada di kantor Green, di meja pribadinya, berada dalam kondisi menyala dan sudah masuk ke akun parlemen atas namanya. Di sela-sela browsing situs pornografi, dia juga mengirim surat elektronik dari akunnya, akun pribadinya, dan juga membaca dokumen-dokumen kantor... sangat menggelikan jika ia menyarankan orang lain untuk tak melakukannya," ungkap Lewis kepada BBC, dikutip dari Newsweek, Selasa (9/1/2018).

Green juga dituduh telah melakukan tindakan tak senonoh kepada seorang aktivis wanita dalam sebuah pertemuan tiga tahun lalu.

Tak Sengaja Akses Pornografi?

Asosiasi Pers mencatat, permintaan akses pornografi yang dilakukan anggota parlemen melalui komputer kantor pada bulan September 2017 sebanyak 9.467 kali. Namun para pejabat menyangkalnya. Mereka mengklaim itu bukan kesalahan mereka.

"Pengaksesan ke situs porno itu tidak disengaja," kata seorang juru bicara parlemen kepada awak media.

"Data tersebut hanya menunjukkan 'permintaan' untuk mengakses situs tersebut, bukan jumlah kunjungannya," imbuhnya.

Pada tahun 2016, sistem penyaringan internet parlemen Inggris telah memblokir 113.208 upaya untuk mengakses situs porno, dari yang sebelumnya berjumlah 213.020 pada tahun 2015.

Parlemen Inggris bukan satu-satunya institusi pemerintah yang terlibat dalam masalah pornografi.

Sebuah investigasi serupa yang dilakukan oleh News4 I-Team dalam lima tahun terakhir menemukan, sekitar 100 pegawai pemerintah federal di Amerika Serikat mencoba mengakses situs porno saat bekerja.

Karyawan yang terdeteksi mengakses situs-situs terlarang tersebut bekerja di beberapa instansi pemerintah, termasuk Badan Perlindungan Lingkungan dan Departemen Tenaga Kerja.

Pada tahun 2014, seorang inspektur jenderal memergoki seorang pegawai instansi yang sedang menonton film porno online di komputernya, berjam-jam, setiap hari, selama lebih dari dua tahun.

Karyawan tersebut diduga telah mengunduh lebih dari 7.000 file pornografi ke komputer kerjanya.